Warga yang melihat mobil pikap memuat puluhan jeriken berisi solar dibuat kesal. Mereka protes karena pembelian solar subsidi menggunakan jeriken, dibatasi, bahkan tidak akan dilayani jika tidak mengantongi rekomendasi dari pemerintah.
“Kami petani dan nelayan kalau mau beli solar pakai jeriken, dibuat aturan yang ketat. Harus ada rekomendasi minimal dari desa, jumlahnya juga dibatasi. Tapi faktanya, ada oknum yang justru menjadi pedagang solar,” kata warga.
Mereka kemudian mendesak aparat Kepolisian tidak membiarkan oknum nakal tersebut bebas berbisnis solar subsidi secara ilegal.
Menanggapi itu, Humas PT Pertamina Sulawesi Selatan, Taufik menyebut tindakan oknum diduga menimbun solar, merupakan perilaku konsumen yang menyimpang. Kewenangan PT Pertamina adalah memberikan sanksi secara berjenjang pada SPBU. Sementara jika sudah di luar SPBU itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum, karena merupakan tindak pidana.
“Kami tegas soal itu. SPBU jika terbukti melakukan pelanggaran, diberi sanksi berjenjang, paling berat adalah pemutusan kontrak kerjasama dengan Pertamina,” kata Taufik. (*)














