News

RDP Dengan AMASS, DPRD Luwu Keluarkan 9 Rekomendasi untuk Hentikan PETI di DAS Suso

×

RDP Dengan AMASS, DPRD Luwu Keluarkan 9 Rekomendasi untuk Hentikan PETI di DAS Suso

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menetapkan sembilan rekomendasi untuk menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso, Kecamatan Bajo Barat.

Rekomendasi tersebut lahir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) yang digelar di Kantor DPRD Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Rabu (18/11/2026).

Sebelum RDP berlangsung, massa AMASS telah memadati halaman Kantor DPRD Luwu sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka datang untuk menagih keseriusan DPRD dan pemerintah daerah dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal yang dinilai terus berlangsung meski berulang kali dilakukan penertiban.

Dalam forum tersebut, perwakilan AMASS, Hajar, mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas PETI di sepanjang DAS Suso.

“Kami minta hentikan PETI. Hentikan kejahatan lingkungan ini. Kami menanyakan apa yang sudah dilakukan kepolisian dan kejaksaan,” tegas Hajar.

Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi mengungkap seluruh rantai pengendali aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Baca Juga:  Akibat Curah Hujan Tinggi, Tebing Jalan Penghubung di Kecamatan Latimojong Longsor

Menurutnya, keberadaan PETI yang kembali beroperasi setelah berkali-kali ditertibkan menunjukkan perlunya penegakan hukum menyeluruh, termasuk terhadap pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali kegiatan.

“Rantai pasokan dari hulu ke hilir perlu dibedah. Siapa yang ikut terlibat dan memodali. Kalau kita serius ingin menghentikan PETI ini,” jelasnya.

Menanggapi desakan AMASS, Wakapolres Luwu Kompol Misbahuddin menyampaikan bahwa jajarannya telah melakukan penertiban PETI berkali-kali.

Penertiban tersebut, kata dia, berlangsung sejak 1 Agustus hingga 13 September 2026 dengan jumlah operasi mencapai belasan kali.

Sementara penertiban terakhir dilakukan pada Sabtu (14/11/2026) di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan enam unit alat berat, empat operator alat berat, serta seorang pekerja talang.

“Petugas menemukan enam alat berat, empat orang operator alat berat dan satu orang pekerja talang. Semuanya telah diamankan di Mapolres demi kepentingan penyidikan,” ungkap Misbahuddin.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Prasetyo Purbo, menyatakan pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian.

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, Kejari Luwu akan segera memprosesnya untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Baca Juga:  MDA dan Pemda Luwu Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla di Latimojong

Prasetyo menjelaskan, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI, mulai dari penambang, pekerja, operator hingga pemodal, dapat dijerat dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Selama ini penambang PETI, pekerja, pemodal, dan operator. Seolah-olah tidak tersentuh hukum. Maka kami terus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian,” ujarnya.

Di akhir rapat, pimpinan RDP, Achmad Gazali, menetapkan sembilan rekomendasi DPRD Luwu dengan Nomor 000.15/1006/DPRD/XI/2026.

Kesembilan rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti paling lama dua kali 24 jam setelah ditetapkan.

Adapun sembilan rekomendasi tersebut meliputi:

  1. Bupati Luwu segera melakukan pertemuan bersama Forkopimda untuk membahas langkah penertiban PETI.
  2. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI dalam waktu 1 x 24 jam dan paling lambat 2 x 24 jam.
  3. Pemerintah daerah mendirikan posko penjagaan dan penertiban dengan melibatkan Satpol PP, Polri, dan TNI.
  4. Kapolres Luwu melakukan penindakan terhadap pelaku, aktor intelektual, pemodal, serta pemilik lahan yang terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.
  5. Kapolres Luwu menetapkan dan membuka proses hukum terhadap para pelaku serta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas PETI.
  6. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengujian laboratorium dan audit lingkungan terhadap kualitas air DAS Suso, kemudian mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
  7. DLH mengumumkan dan melaporkan nama-nama pihak yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas PETI.
  8. Pemerintah Kabupaten Luwu mengusulkan program reklamasi aliran Sungai Suso kepada Balai Besar Wilayah Sungai.
  9. Setiap Alat Berat yang masuk ke wilayah desa harus mendapatkan rekomendasi dari
    Pemerintah Desa setempat.
Baca Juga:  Asisten III Pemkab Luwu Serahkan Ranperda APBD Perubahan 2023 ke DPRD Luwu

Penetapan sembilan rekomendasi tersebut menjadi salah satu tuntutan penting AMASS dalam mendorong penghentian aktivitas tambang ilegal di DAS Suso.

Kini, masyarakat menantikan realisasi rekomendasi tersebut. Sebab, persoalan PETI di Bajo Barat bukan sekadar persoalan penambangan tanpa izin, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem Sungai Suso.

Publik pun menunggu apakah kesepakatan dalam forum RDP tersebut benar-benar ditindaklanjuti atau kembali berakhir sebagai dokumen rekomendasi tanpa tindakan nyata. (*)

error: Hayo Mau apa?😅