Eksposindo.com | Salah satu aspek agar perekonomian mampu bergerak dinamis didesa, yakni tersalurnya secara normal anggaran dana desa secara tepat waktu dan sasaran. Namun sangat disayangkan ternyata hingga pertengahan bulan Juli ini dana desa yang tersalur di Kabupaten Luwu baru mencapai 47,39 % sehingga menempatkan Luwu diperingkat 17 dari 21 kabupaten se- Sulsel, tidak lebih baik dari Lutim yang saat ini peringat 2 dan Lutra diperingat 5
Ketua Forum Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, kepada Media, Rabu 27 Juli 2022, mengungkapkan, pihaknya mendesak komisi I DPRD Luwu memanggil dan mempertanyakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu dalam upaya mendorong akselerasi pemanfaatan dana desa
“Kami mendesak lembaga komisi I DPRD Luwu memanggil Dinas PMD Luwu, untuk mempertanyakan sejauhmana kinerja mereka mengawal kebijakan dana desa tahun 2022. Karena hingga saat ini penyaluran dana desa di Kabupaten Luwu hanya diperingkat 17 dari 21 kabupaten se-Sulsel. Itu artinya penyaluran dana desa rendah di Luwu, dimana baru sebesar Rp 81,199 miliar atau hanya 47,39 %, ” Ungkap Ismail
Ismail menjelaskan, porsi Dana Desa Kabupaten Luwu yang mencapai Rp 171,327 miliar tahun ini seharusnya di bulan Juli ini sudah direalisasikan diatas 70 %. Namun kenyataannya baru mencapai 47,39 miliar lebih atau baru sekitar Rp 80 miliar.
“Dana Desa itu sangat mendorong perekonomian masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Semakin banyak uang beredr di desa semakin baik akselerasi pembangunan. Tetapi kenyataannya bagaimana mau meningkat dan mau sejahtera kalau dana desa tidak terserap secara maksimal dan dibiarkan diam di Kasda, ” Kata Ismail.
Sementara itu Kadis DPMD Luwu H. Bustan belum bisa dimintai tanggapan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp miliknya. (*)
