Redaksi Eksposindo.com
Eksposindo.com | Kabupaten Luwu tidak boleh terus-menerus memperlakukan banjir sebagai bencana musiman yang datang, merendam permukiman, merusak sawah, memutus akses jalan, lalu dilupakan setelah air surut.
Banjir besar yang melanda Kabupaten Luwu pada 3 Mei 2024 seharusnya menjadi peringatan serius bahwa persoalan lingkungan di kawasan hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso membutuhkan perhatian luar biasa.
Lebih dari dua tahun setelah peristiwa tersebut, pertanyaan mendasar masih perlu dijawab: sejauh mana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengambil pelajaran dari bencana itu?
Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban ketika banjir bandang menerjang, rumah terendam, lahan pertanian rusak, jembatan putus, dan akses transportasi lumpuh.
Kini, ancaman terhadap lingkungan DAS Suso kembali menjadi perhatian. Selain persoalan perubahan tutupan lahan dan sedimentasi, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kecamatan Bajo Barat juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi kawasan hulu.
Dampaknya tidak boleh hanya dilihat dari apa yang terjadi di sekitar lokasi pertambangan. Masyarakat di wilayah hilir, termasuk sejumlah desa di Kecamatan Belopa dan Suli, juga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mitigasi bencana.
DAS Suso Bukan Sekadar Aliran Sungai
DAS Suso merupakan satu kesatuan ekosistem yang menghubungkan kawasan hulu, lereng, sungai, permukiman hingga lahan pertanian masyarakat.
Kerusakan di wilayah hulu tidak bisa dipandang sebagai persoalan yang hanya ditanggung masyarakat di sekitar lokasi aktivitas. Dampaknya berpotensi menjalar ke wilayah hilir melalui aliran air dan material sedimentasi.
Dokumentasi kondisi DAS Suso tahun 2026 memperlihatkan bentang lahan terbuka, vegetasi yang tampak jarang pada sejumlah bagian, alur air keruh, serta bekas penggalian dan perubahan permukaan tanah.
Pemandangan tersebut patut menjadi alarm bagi pemerintah.
Memang, foto maupun video tidak cukup untuk membuktikan bahwa aktivitas tertentu menjadi penyebab banjir. Namun, ketika perubahan fisik lahan terlihat, pemerintah tidak boleh menutup mata. Harus ada pemeriksaan lapangan, pengukuran, dan audit ekologis secara menyeluruh.
Penelitian Unhas Memberikan Peringatan
Persoalan ini semakin serius dengan adanya sejumlah penelitian dari Universitas Hasanuddin yang mengkaji kondisi ekologis DAS Suso.
Penelitian Lucky Wenesday Pata (2026) menunjukkan penurunan vegetasi permanen dari 30.418,65 hektare pada 2014 menjadi 17.672,11 hektare pada 2024.
Persentase penutupan vegetasi juga mengalami penurunan dari 79,04 persen menjadi 45,92 persen dalam periode yang sama.
Sementara itu, penelitian Putri Nabila Mutmainna (2026) menggunakan model Soil and Water Assessment Tool (SWAT) menemukan 188 unit respons hidrologi atau Hydrologic Response Units(HRU) masuk kategori sedimentasi sangat tinggi, dengan kisaran 22,07 hingga 486,93 ton per hektare per tahun.
Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah yang didominasi pertanian lahan kering campur memiliki tingkat sedimentasi lebih tinggi dibandingkan wilayah berhutan.
Angka-angka ini bukan perkara kecil. Temuan tersebut memberikan dasar ilmiah bahwa DAS Suso menghadapi tekanan ekologis yang perlu ditangani secara serius.
Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Hutan merupakan penyangga kehidupan, pengatur tata air, pelindung tanah, sekaligus benteng alami untuk mengurangi risiko bencana.
Ketika tutupan vegetasi berkurang, kemampuan lingkungan dalam menahan dan meresapkan air ikut terancam.
PETI Bajo Barat, Ancaman dari Hulu yang Perlu Diwaspadai
Di tengah persoalan tersebut, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sejumlah wilayah Kecamatan Bajo Barat menjadi perhatian masyarakat.
Aktivitas yang menggunakan alat berat, membuka lahan, menggali tanah, dan berpotensi mengubah alur air harus mendapatkan pengawasan serius.
Pengerukan tanah dalam skala besar berpotensi mengubah bentang alam, menghilangkan vegetasi penahan tanah, serta meningkatkan risiko erosi apabila tidak disertai pengelolaan lingkungan yang memadai.
Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak cukup hanya melakukan penertiban sesaat. Pengawasan harus konsisten, termasuk memastikan tidak ada aktivitas yang kembali berjalan setelah operasi penindakan selesai.
Jika terdapat kegiatan yang melanggar hukum dan terbukti merusak lingkungan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Namun, penting pula untuk bersikap objektif. Tidak boleh ada pihak yang langsung ditetapkan sebagai penyebab banjir hanya berdasarkan foto atau dugaan. Setiap dugaan kerusakan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan proses hukum.
Yang harus menjadi prioritas adalah keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan DAS Suso.
Belopa dan Suli Berpotensi Menanggung Dampak di Wilayah Hilir
Hal yang harus diwaspadai adalah ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hulu.
Material pasir, lumpur, dan tanah yang terlepas akibat erosi maupun aktivitas pembukaan lahan berpotensi terbawa arus sungai menuju wilayah hilir.
Dalam kondisi debit air normal, dampak sedimentasi mungkin belum sepenuhnya terlihat. Namun, ketika debit sungai meningkat, material tersebut dapat terseret dan mengendap di sepanjang aliran sungai.
Jika berlangsung terus-menerus, sedimentasi berpotensi menyebabkan pendangkalan sungai dan mengurangi kapasitas tampung aliran air.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras terjadi.
Sejumlah desa di Kecamatan Belopa dan Suli karena itu perlu masuk dalam perhatian mitigasi bencana, terutama apabila hasil pemetaan DAS menunjukkan adanya keterhubungan hidrologis dengan kawasan terdampak di hulu.
Ancaman yang perlu diantisipasi bukan hanya genangan air, tetapi juga kemungkinan terbawanya material pasir dan lumpur yang dapat mengganggu permukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, serta infrastruktur masyarakat.
Bencana tidak mengenal batas administrasi. Kerusakan yang terjadi di kawasan hulu dapat membawa konsekuensi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi aktivitas pertambangan.
Proyeksi Risiko 2026 Harus Menjadi Bahan Antisipasi
Kajian awal proyeksi risiko 2026 memberikan gambaran sejumlah skenario apabila kerusakan lingkungan terus berlanjut tanpa restorasi.
Dalam skenario hujan sangat lebat, kajian tersebut menggunakan asumsi ilustratif 6–11 desa terdampak, puluhan hingga sekitar 150 rumah terdampak, serta 20–50 hektare sawah berpotensi mengalami kerusakan.
Pada skenario hujan ekstrem, dampak yang digambarkan bahkan dapat melampaui 11 desa, lebih dari 150 rumah, dan lebih dari 50 hektare sawah.
Angka tersebut bukan ramalan pasti maupun hasil simulasi banjir yang telah tervalidasi. Namun, skenario itu cukup menjadi bahan peringatan agar pemerintah tidak menunda langkah mitigasi.
Kita tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab setelah bencana terjadi. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan sebelum bencana datang.
Pemerintah Harus Berani Melakukan Audit Ekologis
Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi lingkungan hidup, BPBD, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat harus duduk bersama.
Audit ekologis DAS Suso dari hulu hingga hilir harus menjadi agenda mendesak.
Pemerintah perlu membuka data perubahan tutupan lahan, memetakan lokasi penggalian, mengukur sedimentasi, memeriksa kondisi sempadan sungai, serta mengidentifikasi titik-titik rawan banjir.
Hasil kajian Universitas Hasanuddin juga perlu ditindaklanjuti dengan meminta dokumen penelitian lengkap, peta spasial, data lapangan, dan rekomendasi teknis.
Ada beberapa langkah yang tidak boleh lagi ditunda:
- Audit ekologis DAS Suso, mulai dari kawasan hulu hingga hilir untuk mengetahui tingkat kerusakan dan perubahan bentang alam.
- Pemetaan aktivitas PETI, termasuk lokasi penggalian, penggunaan alat berat, serta perubahan alur air.
- Pengukuran sedimentasi, untuk mengetahui tingkat pendangkalan dan material yang terbawa aliran sungai.
- Identifikasi wilayah rawan, terutama permukiman dan lahan pertanian di Belopa dan Suli yang berpotensi terdampak.
- Penegakan hukum konsisten, terhadap aktivitas pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan.
- Restorasi kawasan hulu, melalui rehabilitasi vegetasi, stabilisasi lereng, pengendalian erosi, dan pengelolaan sedimentasi.
- Penguatan peringatan dini, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dan mengamankan harta benda ketika terjadi peningkatan risiko banjir.
Termasuk setiap rencana normalisasi atau pengerukan sungai harus didahului kajian teknis dan ekologis agar tidak justru menimbulkan kerusakan baru.
Keselamatan Rakyat Harus Lebih Penting dari Kepentingan Apa Pun
DAS Suso bukan milik kelompok tertentu. Bukan pula sekadar ruang aktivitas ekonomi yang bisa dieksploitasi tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Di sepanjang alirannya ada kehidupan masyarakat, sawah petani, kebun, rumah, fasilitas umum, dan masa depan generasi berikutnya.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengorbankan keselamatan warga.
Kita tidak ingin sejarah banjir besar 3 Mei 2024 kembali terulang dengan skala kerusakan yang lebih luas.
Jangan sampai ketika sungai meluap, semua pihak baru saling menunjuk dan mencari siapa yang harus disalahkan.
Pertanyaannya, sudahkah pemerintah menghitung risiko yang mungkin dihadapi masyarakat Belopa dan Suli apabila sedimentasi akibat kerusakan lingkungan di kawasan hulu terus meningkat?
Sebab, ketika bencana banjir benar-benar datang, pasir dan lumpur tidak akan berhenti di papan batas wilayah administrasi.
DAS Suso sedang memberikan peringatan. Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah untuk mendengarnya dan bertindak.
Sebab, bencana mungkin datang bersama hujan, tetapi besarnya risiko dapat dipengaruhi oleh bagaimana manusia menjaga atau merusak lingkungannya.
Jangan tunggu banjir berikutnya untuk menyadari bahwa menjaga kawasan hulu berarti melindungi kehidupan masyarakat di hilir.














