News

Anak Adat Rante Balla Tak Hadiri Pertemuan Dengan Pihak Terkait Saat Bahas Lahan yang Disengketakan

×

Anak Adat Rante Balla Tak Hadiri Pertemuan Dengan Pihak Terkait Saat Bahas Lahan yang Disengketakan

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Upaya penyelesaian sengketa lahan di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali menghadapi kendala. Kelompok Anak Adat Rante Balla Menggugat (AARB) tidak menghadiri pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Luwu, Rabu (28/10/2026), sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi III DPR RI.

Ketidakhadiran kelompok yang diketuai Yakobus Dundung tersebut menjadi perhatian lantaran AARB sebelumnya telah membawa persoalan sengketa lahan Rante Balla ke Komisi III DPR RI untuk meminta penyelesaian.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, ketidakhadiran AARB bukan kali pertama. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Luwu pada 16 Oktober 2026, kelompok tersebut juga dilaporkan tidak hadir.

Padahal, RDP yang dihadiri Bupati Luwu bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu digelar menyusul aksi Gerakan Sosial Aliansi Masyarakat Luwu yang mendesak pemerintah daerah dan kepolisian segera membuka blokade jalan menuju kawasan Awak Mas Project.

Blokade akses jalan tersebut sebelumnya dilakukan kelompok AARB berkaitan dengan sengketa lahan yang mereka perjuangkan.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi DPR RI, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menyiapkan sejumlah pertemuan untuk membahas persoalan sengketa lahan secara bertahap.

Melalui surat bernomor 007.3/984/BAP, Pemkab Luwu menjadwalkan pertemuan pada Selasa (27/10/2026) pukul 09.00 WITA untuk membahas Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang menjadi salah satu dasar klaim kepemilikan lahan oleh AARB.

Baca Juga:  Irma Ompong, Penjual 'Banno' Keliling Bersyukur Adanya Turnamen Masmindo Cup

Dalam agenda tersebut, pemerintah mengundang unsur DPRD, kepolisian, kejaksaan, ATR/BPN, Camat Latimojong, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Undangan juga ditujukan kepada unsur pemangku adat, di antaranya Maddika Bua, Maddika Ponrang, Maddika Ulusalu, sejumlah Parengnge, Kepala Desa Rante Balla, hingga Irvan yang pernah menjabat Kepala Desa Rante Balla pada 2019.

Kehadiran para pihak tersebut dimaksudkan untuk menelusuri dasar klaim kepemilikan lahan, termasuk dokumen tanah adat yang menjadi bagian dari sengketa.

Pada hari yang sama, melalui surat bernomor 007.3/986/BAP, Pemkab Luwu juga menjadwalkan pertemuan pukul 14.00 WITA untuk membahas persoalan kompensasi lahan.

Pertemuan itu dipimpin langsung Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait.

Direktur PT Masmindo Dwi Area (MDA), Erlangga Gaffar, beserta jajarannya turut menghadiri agenda pembahasan kompensasi tersebut.

Dengan demikian, pemerintah daerah memisahkan pembahasan mengenai dasar klaim kepemilikan lahan dan persoalan kompensasi agar masing-masing dapat ditangani bersama pihak yang memiliki kewenangan.

Sementara itu, pertemuan khusus dengan kelompok AARB dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/10/2026).

Baca Juga:  Zulkifli Gani Otto, Serahkan SK Pokja PWI Luwu

Namun, sehari sebelum pertemuan, AARB mengirimkan surat bernomor 030/AARBM/X/2026 yang berisi keberatan terhadap pelaksanaan mediasi tanpa kehadiran pihak PT Masmindo Dwi Area yang dinilai memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Surat tersebut menjadi penjelasan atas keberatan AARB terhadap mekanisme pertemuan yang telah disiapkan pemerintah.

Di sisi lain, pihak PT Masmindo Dwi Area diketahui telah menghadiri agenda pembahasan kompensasi yang difasilitasi pemerintah pada 27 Oktober 2026.

Perbedaan pandangan mengenai mekanisme dan kehadiran para pihak dalam forum mediasi tersebut membuat pertemuan dengan AARB pada 28 Oktober belum dapat terlaksana sebagaimana direncanakan.

Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menyayangkan belum terwujudnya pertemuan dengan kelompok AARB.

Menurutnya, pemerintah daerah telah berupaya membuka ruang dialog dengan menghadirkan berbagai pihak terkait agar persoalan sengketa lahan dapat dibahas secara terbuka.

“Kami sudah berupaya menghadirkan pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa dibahas secara terbuka. Tentu kami berharap kesempatan seperti ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Kalau memang ada hal yang perlu diklarifikasi atau disampaikan, forum inilah tempatnya. Pemerintah siap memfasilitasi, tetapi penyelesaian juga membutuhkan kerja sama dari semua pihak,” ujar Dhevy.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kesediaan seluruh pihak untuk mengikuti proses penyelesaian yang telah difasilitasi pemerintah.

Baca Juga:  Buka Turnamen Tennis Meja, SBj Harapkan Bisa Lahirkan Atlit Berkualitas

Pemkab Luwu berharap sengketa lahan Rante Balla dapat diselesaikan melalui dialog dan pemeriksaan dokumen secara objektif, sehingga menghasilkan kejelasan mengenai dasar klaim kepemilikan maupun persoalan kompensasi.

Sengketa lahan Rante Balla yang belum menemukan titik penyelesaian turut berdampak pada aktivitas pekerja akibat pemalangan akses menuju kawasan Awak Mas Project.

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah berupaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa guna mencari jalan keluar.

Selain persoalan kompensasi, salah satu hal yang perlu diperjelas adalah keabsahan dokumen Surat Keterangan Tanah Adat yang dijadikan dasar klaim oleh AARB.

Dokumen tersebut disebut mendapat penolakan dari pihak Kedatuan Luwu. Namun, penentuan status dan kekuatan hukum dokumen tetap memerlukan pemeriksaan oleh instansi serta pihak yang berwenang.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah membuka ruang pembahasan dengan melibatkan unsur adat, pemerintah desa, instansi pertanahan, dan pihak perusahaan.

Meski demikian, belum terlaksananya pertemuan dengan AARB membuat proses dialog belum mencapai hasil yang diharapkan.

Penyelesaian sengketa kini masih membutuhkan kesediaan seluruh pihak untuk duduk bersama, mengklarifikasi dasar klaim masing-masing, dan mencari solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (acc)

error: Hayo Mau apa?😅