Eksposindo.com | Setelah sebelumnya seorang warga Desa Tamainusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali, bernama Jais, mengaku mendapat intimidasi dari oknum anggota DPRD berinisial A alias T yang diduga berkaitan dengan pemberitaan aktivitas pertambangan, kini dugaan serupa disebut turut menyasar insan pers.
Pemimpin Redaksi media siber LiteX.co.id, Kartini Echa, mengaku menerima telepon dari seseorang yang diduga bagian dari oknum anggota DPRD yang sebelumnya disebut melakukan intimidasi terhadap warga terkait pemberitaan perusahaan tambang di wilayah tersebut. Percakapan yang terjadi pada Jumat (5/6) itu dinilai bernuansa intimidatif.
“Kenapa itu SAP, kenapa berita begitu,” ujar penelepon kepada Echa, sebagaimana dituturkan kembali oleh Pemimpin Redaksi LiteX.co.id.
SAP yang dimaksud diduga merujuk pada PT Suryamindo Perkasa, perusahaan yang belakangan menjadi sorotan dalam sejumlah pemberitaan terkait aktivitas pertambangan di Desa Tamainusi. Perusahaan tersebut juga disebut-sebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Utara.
Menanggapi percakapan tersebut, Echa menegaskan pihaknya tetap bekerja sesuai kaidah jurnalistik dan tidak melayani debat di luar mekanisme klarifikasi.
“Maaf kami tak melayani debat. Untuk pemberitaan, silakan gunakan mekanisme konfirmasi berita lengkap. Jika ingin memberikan klarifikasi, kami siapkan ruang hak jawab,” ujar Echa.
Tidak hanya itu, Editor kanal Panpage LiteX TV, Putra yang akrab disapa Oca, juga mengaku menerima panggilan telepon dari nomor yang sama hingga puluhan kali yang dinilai sebagai bentuk tekanan atau “teror” terhadap kerja jurnalistik. Peristiwa ini disebut terjadi setelah meningkatnya sorotan pemberitaan terkait aktivitas pertambangan di Tamainusi.
Dugaan Tekanan terhadap Kerja Pers
Rangkaian peristiwa tersebut menambah daftar dugaan intimidasi yang muncul pasca pemberitaan aktivitas pertambangan di wilayah Desa Tamainusi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Dalam konteks hukum, segala bentuk intimidasi, ancaman, maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik bertentangan dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 8 menegaskan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Mekanisme yang Diatur UU Pers
UU Pers juga menegaskan bahwa apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka mekanisme yang tersedia adalah Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan melalui intimidasi atau tekanan terhadap wartawan maupun perusahaan pers.
Pers sendiri memiliki fungsi sebagai media informasi, kontrol sosial, serta sarana masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang. Oleh karena itu, setiap bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik dinilai sebagai ancaman terhadap hak publik atas informasi.
Sikap Media
LiteX.co.id menegaskan akan tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik. Media tersebut juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan intimidasi tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari semua pihak terkait. (*)














