Eksposindo.com | Pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 74.919.88 Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, angkat bicara menanggapi pemberitaan di salah satu media siber yang dinilai menyudutkan dan menggiring opini publik. Informasi tersebut disebut tidak melalui proses konfirmasi serta mengandung dugaan yang tidak sesuai fakta. Klarifikasi itu disampaikan pada Senin (9/2/2026).
Pengawas internal SPBU 74.919.88 Belopa, Punna, secara tegas membantah tudingan bahwa pihaknya membuka ruang penyaluran BBM ilegal atau melayani pelangsir. Ia menyayangkan pemberitaan tersebut karena tidak didukung data valid dan tanpa klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU.
“Kami sama sekali tidak pernah dihubungi atau ditemui oleh wartawan media yang memuat berita itu. Tuduhan tersebut jelas tidak benar dan sangat merugikan,” ujar Punna.
Punna juga mempertanyakan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) wartawan media tersebut karena isi pemberitaan dinilai tidak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, prinsip konfirmasi seharusnya menjadi bagian utama dalam kerja jurnalistik.
Terkait operasional SPBU, Punna menjelaskan bahwa kuota normal BBM jenis Pertalite di SPBU 74.919.88 Belopa sebelumnya mencapai 16 kiloliter (KL) per hari untuk satu kali ampera. Namun sejak November 2025 hingga saat ini, kuota tersebut mengalami pengurangan hingga 50 persen, menjadi hanya 8 KL per hari, berdasarkan kebijakan dari Depot Pertamina.
Pengurangan kuota itu turut berdampak pada jam operasional dan antrean kendaraan. Sebelumnya, SPBU Belopa melayani masyarakat mulai pukul 08.00 hingga 19.00 WITA. Namun akibat perubahan jadwal pembongkaran BBM yang kini dilakukan pada siang hari, jam pelayanan terpaksa disesuaikan.
“Dulu, sebelum ada pengurangan kuota dan pembongkaran dilakukan pagi atau malam hari setelah pelayanan, antrean tidak panjang. Sekarang pembongkaran dilakukan siang hari, sehingga kami baru bisa buka pelayanan sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WITA hingga pukul 20.00, bahkan terkadang sampai pukul 22.00 WITA,” jelasnya.
Menanggapi sorotan terkait penggunaan jerigen di area SPBU, Punna menegaskan bahwa pihaknya melayani masyarakat sesuai dengan barcode atau surat rekomendasi resmi dari pemerintah. Pelayanan tersebut, kata dia, ditujukan khususnya kepada petani tambak, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang memang membutuhkan BBM bersubsidi untuk aktivitas produksi.
“Sebagian besar masyarakat tani dan nelayan menggunakan jerigen saat mengambil jatah BBM. Tidak mungkin mereka membawa perahu, kapal, traktor, atau mesin ke SPBU. Selama ada barcode dan rekomendasi resmi, tentu kami layani,” tegas Punna.
Ia menambahkan, panjangnya antrean bukan hanya terjadi di SPBU Belopa, melainkan hampir di seluruh SPBU dalam beberapa bulan terakhir. Penyebab utamanya adalah pengurangan pasokan Pertalite serta keterlambatan jadwal bongkar.
“Belum kami buka saja, masyarakat sudah banyak yang standby menunggu. Begitu dibuka, antrean kendaraan ditambah lagi masyarakat pengguna jerigen. Masa kami dilarang melayani masyarakat yang memang memiliki kuota di sini dan dilengkapi rekomendasi resmi?” ujarnya.
Atas dasar itu, Punna menilai pemberitaan yang menuding SPBU 74.919.88 Belopa membuka ruang penyaluran BBM ilegal terkesan hoaks dan tidak berimbang, karena tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada pihak SPBU.
Di tempat yang sama, salah satu warga sekitar yang diwawancarai awak media mengaku sangat terbantu dengan keberadaan SPBU Belopa. Menurutnya, SPBU tersebut memudahkan masyarakat, khususnya petani tambak dan nelayan, dalam memperoleh BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Jujur kami sangat terbantu. Kami tidak perlu jauh-jauh membeli BBM. Di sini mayoritas petani tambak dan nelayan yang sangat tergantung pada bahan bakar,” ujarnya.
Warga tersebut juga menyayangkan adanya pemberitaan miring di salah satu media siber yang dinilai tidak sesuai fakta. “Itu berita hoaks. Media tersebut tidak konfirmasi dan membuat opini sendiri,” pungkasnya. (*)














