Eksposindo.com | Praktik dugaan pemerasan yang dilakukan individu berkedok wartawan kembali mencoreng dunia pers. Kali ini, dugaan tindakan tersebut menimpa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bonepute yang berada di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kejadian ini terungkap setelah pihak pengelola SPBU merasa tak sanggup lagi memenuhi permintaan uang dari seorang oknum yang mengaku wartawan.
Oknum tersebut disebut berinisial NR, berasal dari Kota Palopo. Ia diduga berulang kali meminta uang kepada manajer SPBU, Alling, dengan ancaman akan mempublikasikan berita negatif jika permintaannya tidak dipenuhi.
Menurut keterangan Alling, oknum bersama rekannya telah beberapa kali mendatangi SPBU. Bahkan, pada Rabu (17/12/2025), ia diundang bertemu di Kota Palopo dan diminta menyerahkan uang sebesar Rp30 juta dengan iming-iming bahwa pemberitaan negatif tidak akan dipublikasikan. Karena merasa tertekan, pihak SPBU mengaku sempat menuruti permintaan tersebut.
Namun puncaknya terjadi pada Kamis (18/12/2025), ketika NR kembali meminta nominal yang sama. Kali ini Alling menolak dan memutus komunikasi dengan memblokir kontak WhatsApp oknum tersebut.
Tak lama berselang, muncul pemberitaan di salah satu media online yang menuding SPBU Bonepute melakukan pelanggaran pengisian BBM subsidi dengan judul “Mobil Tangki LPG Serobot Solar Subsidi di SPBU Bonepute Luwu” pada 27 Desember 2025.
Pihak SPBU membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa pengisian BBM Solar ke mobil tangki LPG dilakukan karena kendaraan hampir kehabisan bahan bakar dan stok Dexlite di SPBU saat itu kosong.
“Saya sudah jelaskan saat bertemu di Palopo. Memang operator mengisi Solar karena mobil tangki hampir habis BBM, sementara Dexlite kami kosong dan sudah lama kami ajukan permintaan ke depot. Yang aneh, klarifikasi kami tidak dimuat di pemberitaan,” ujar Alling dengan nada kesal.
Dugaan pemerasan berkedok jurnalistik ini dinilai merusak citra profesi wartawan yang seharusnya bekerja profesional sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers.
Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Luwu, M. Fatwa, saat dimintai tanggapan mengatakan sangat menyayangkan apabila kejadian tersebut benar adanya.
“Jurnalis harusnya bekerja profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers dan kode etik jurnalistik. Jika benar terjadi, ini sangat merusak citra pers di mata masyarakat,” tegasnya.
Fatwa juga meminta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas dan mengusut tuntas kasus ini agar tidak ada lagi praktik serupa yang merugikan masyarakat dan mencederai kehormatan profesi pers.
Sementara itu, pihak korban berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan dugaan pemerasan tersebut agar memberikan efek jera dan menjaga marwah dunia jurnalistik.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap penegakan hukum dapat berdiri tegak, sekaligus memastikan profesi wartawan tetap terhormat sebagai pilar demokrasi, bukan dijadikan alat teror dan pemerasan. (*)














