Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus membahas Implementasi Pembayaran Secara Non-Tunai sebagai bagian dari transformasi digital penerimaan daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Luwu, Senin (5/5/2025), ini dipimpin langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahuddin, dan dihadiri oleh Kepala UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Luwu, Bulnia, beserta jajarannya, Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, serta seluruh Camat se-Kabupaten Luwu.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari Rencana Kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu Tahun 2025.
Dalam arahannya, Bupati Luwu, H. Patahuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor membutuhkan sinergi yang kuat antarinstansi. Kita juga harus memastikan seluruh sistem berjalan transparan dan modern melalui penerapan pembayaran non-tunai,” ujar Bupati Patahuddin.
Ia menambahkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital seperti Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile dan kanal QRIS merupakan langkah strategis untuk mendukung digitalisasi transaksi penerimaan daerah, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala UPT Bapenda Sulsel Wilayah Luwu, Bulnia, menilai rapat Monev ini menjadi momentum penting dalam menyamakan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kita berupaya memperkuat koordinasi agar pemungutan opsen PKB dan BBNKB berjalan lebih efektif dan transparan. Kami juga mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke sistem pembayaran non-tunai melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile dan QRIS, karena sistem ini tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga menjamin keamanan serta ketepatan pencatatan transaksi,” ujar Bulnia.
Dalam rapat tersebut, para peserta mendapatkan pemahaman teknis mengenai mekanisme pemungutan pajak, pelaporan transaksi digital, serta integrasi data antara Bapenda Kabupaten dan Provinsi. Hasil dari kegiatan ini juga menghasilkan kesepahaman bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan akurasi data kendaraan, dan memperluas implementasi pembayaran pajak secara digital di seluruh wilayah Kabupaten Luwu.
Langkah ini menjadi bagian nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mendorong transformasi digital di bidang pendapatan daerah, sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Kami ingin mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih praktis, modern, dan transparan. Dengan digitalisasi, kita tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah,” tutup Bupati Patahuddin.
Melalui kegiatan ini, Bapenda Kabupaten Luwu kembali menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengelolaan pajak daerah, memperluas penerapan sistem pembayaran digital, dan mendukung upaya peningkatan PAD yang berkelanjutan.














