Pemerintahan

Bupati Luwu Sebut Masih Banyak Tanah dan Bangunan Belum Memiliki SPPT PBB-P2.

×

Bupati Luwu Sebut Masih Banyak Tanah dan Bangunan Belum Memiliki SPPT PBB-P2.

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Bupati Luwu buka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2024 serta pemberian reward atas capaian kinerja penerimaan PBB-P2 Tahun 2023.

Acara ini dilangsungkan di Ruang Pola Andi Kambo, Senin, 5 Mei 2025 dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Luwu, Ketua DPRD Luwu, serta Forkopimda lainnya, Sekda Luwu, Kepala OPD, Camat dan Seluruh Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Luwu.

Dalam sambutannya Bupati Luwu, Patahudding menyampaikan jika digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah melalui program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Hal ini kata Patahudding, sesuai dengan visi misinya dengan Wakil Bupati Luwu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif. Oleh karena itu, melalui TP2DD, kita tegaskan tekad untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di Kabupaten Luwu.

“Kita dorong transformasi disetiap lini, dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan, hingga penguatan pajak daerah seperti PBB-P2” ucap Patahudding.

Baca Juga:  BKPSDM Luwu Gelar Bimtek Pembekalan Pengetahuan Barang dan Jasa

Digitalisasi ini kata Patahudding, bukan hanya pilihan tapi keharusan demi efisiensi keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat kita tercinta.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu yang telah bergerak bersama mewujudkan perubahan ini” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Luwu menyampaikan jika capaian realisasi PBB-P2 dari masing-masing desa pada tahun sebelumnya sangatlah bervaritif di mana terdapat desa yang mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Disisi lain juga terdapat desa yang capaiannya sangatlah rendah serta masih banyaknya tanah dan bangunan yang belum memiliki SPPT PBB-P2.

Hal ini kata Patahudding tentunya banyak dipengaruhi oleh komitmen, integritas, kepedulian serta manajemen pemerintah desa dalam mengelola administrasi perpajakan dan penagihan PBB-P2 di wilayah masing-masing.

“Pada kesempatan ini juga saya menegaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi kepala desa yang termuat dalam permendagri nomor 84/2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, adalah melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat termasuk mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB-P2” tutur Patahudding.

Baca Juga:  Bupati Luwu Minta Masyarakat Tetap Jaga Kekompakan Antisipasi Penularan Covid-19

Selain itu kata Bupati Luwu, PBB-P2 juga merupakan pajak yang wajib ditagih di daerah di mana objek PBB-P2 berada.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten melimpahkan sebagian tugasnya kepada pemerintah desa untuk melakukan penagihan PBB-P2. Terlebih lagi bahwa pemerintah desa akan mendapatkan dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah sebanyak 10% dari realisasi pajak dan retribusi daerah serta akan diberikan insentif bagi kolektor dalam melakukan penagihan PBB-P2 tiap tahunnya sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah desa untuk tidak mengoptimalkan pelaksanaan penagihan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing.

Bupati Luwu menyampaikan, sebagai bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dirinya hadir bersama wakil Bupati Luwu dengan 3 kebijakan penting yang akan membawa manfaat nyata bagi semuanya.

Tiga kebijakan penting tersebut yakni :

Pertama : Launching program pembebasan PBB-P2 bagi para veteran, Mantan Bupati dan Wakil Bupati  Luwu serta masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Luwu.

Baca Juga:  Akses Jalan Sudah Memadai ke Latimojong, Bupati Luwu : Terima Kasih Gubernur Sulsel

Kedua :

Peningkatan insentif pemungutan SPPT PBB-P2 bagi para kolektor agar kinerja perpajakan di sektor PBB-P2 semakin optimal, yang sebelumnya bernilai Rp. 3.000/lembar ditambah menjadi Rp.5.000/lembar.

Kebijakan itu akan berlaku mulai tahun ini dengan rincian :

  • Kolektor desa/kelurahan naik dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 2.500 per SPPT
  • Koordinator kolektor desa/kelurahan naik dari Rp. 1.000 menjadi Rp.1.500.
  • Koordinator kolektor kecamatan naik dari Rp. 500 menjadi Rp. 1.000

Ketiga :

Pemberian penghargaan (Reward) atas pencapaian pajak daerah tahun 2024.

Di akhir sambutannya Bupati Luwu mengajak seluruh stakeholder terutama para kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk bersama-sama mendukung program TP2DD.

“Saya meminta komitmen para kepala agar implementasi pembayaran pajak dan retribusi daerah sudah 75 persen secara non tunai di tahun 2025 ini” ucapnya.

Hal itu kata Patahudding sesuai Roadmap dan keputusan Bupati Luwu nomor : 163/III/2022 tentang peta jalan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Luwu. (*)

error: Hayo Mau apa?😅