Eksposindo.com | Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu bekerja sama dengan UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Luwumelaksanakan kegiatan Pendataan dan Penagihan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) serta Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara Non-Tunai kepada masyarakat di Kabupaten Luwu, Belopa, 10 Oktober 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai program pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur yang telah digelar sebelumnya oleh Bapenda Luwu, di antaranya Bimbingan Teknis ASN Kecamatan se-Kabupaten Luwu terkait pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada 19 Juni 2025, serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PBB-P2 dan Capacity Building bagi Kolektor Opsen PKB dan BBNKB pada 8–18 Juli 2025.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Pendataan dan Penagihan KTMDU serta Sosialisasi Pembayaran PKB Non-Tunai yang digelar pada 29 Agustus 2025 di Aula Kantor Camat Belopa.
Pelaksanaan kegiatan lapangan dimulai pada 2 Oktober 2025 dengan penertiban kendaraan bersama pihak SAMSAT, melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Selanjutnya, kegiatan diteruskan pada 5–10 Oktober 2025 dengan kegiatan pendataan, penagihan, serta sosialisasi door to door kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di sejumlah titik di Kabupaten Luwu.
Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui pendekatan langsung kepada wajib pajak, sekaligus langkah nyata dalam percepatan transformasi digital di bidang perpajakan daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya bertujuan menagih tunggakan pajak, tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar lebih paham pentingnya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS, kami ingin masyarakat merasakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi tanpa harus antre di kantor layanan,” ujar Sofyan.
Lebih lanjut, Sofyan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Luwu, yang menargetkan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah dapat dibayar secara digital secara bertahap.
“Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi. Dukungan dari seluruh pihak, termasuk UPT Bapenda Provinsi Sulsel dan SAMSAT, sangat penting agar program ini berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala UPT Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Luwu, Bulnia, menilai bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
“Melalui kegiatan pendataan, penagihan, dan sosialisasi langsung seperti ini, kami bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga melihat partisipasi masyarakat yang mulai terbiasa menggunakan QRIS untuk pembayaran pajak, dan ini merupakan capaian yang positif,” ungkap Bulnia.
Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan tren positif, dengan semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan metode pembayaran digital melalui QRIS maupun kanal non-tunai lainnya.
Selain memudahkan proses administrasi, masyarakat juga merasa terbantu dengan kehadiran petugas yang mendatangi rumah-rumah untuk melakukan pendataan serta memberikan edukasi pajak secara langsung. Pendekatan ini menjadikan proses pembayaran pajak lebih mudah, cepat, dan tepat waktu, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajaksebagai bentuk partisipasi nyata dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Luwu.














