Eksposindo.com | Masyarakat Kabupaten Luwu, khususnya para petugas di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kini dibuat resah oleh ulah sekelompok orang yang mengaku sebagai wartawan dan anggota LSM. Dengan berbagai modus, kelompok ini diduga kerap melakukan pemerasan hingga mencederai nama baik profesi jurnalis dan lembaga sosial.
Modus mereka beragam, mulai dari mencatut nama aparat seperti âIntel Polda Sulselâ atau âElang 3 Hambalang Sulselâ, hingga membawa proposal kegiatan media untuk meminta sumbangan paksa. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mengancam akan memberitakan hal negatif atau melaporkan SPBU ke pihak berwenang jika permintaannya tidak dipenuhi.
Hasil penelusuran tim media lokal se-Luwu Raya menemukan bahwa para oknum ini kerap beroperasi di berbagai SPBU di wilayah Kabupaten Luwu. Salah satunya terjadi di SPBU Bonepute, di mana dua orang yang mengaku wartawan mendatangi pengawas SPBU dan meminta diisikan BBM Partalite secara gratis.
âAlling,â manajer SPBU Bonepute, mengisahkan bahwa setelah menerima BBM gratis, kedua oknum itu masuk ke ruang kerjanya dan menyodorkan proposal acara ulang tahun media. Ketika diberi uang Rp50 ribu, salah satu dari mereka justru marah dan menolak.
âMasa cuma 50 ribu bos, tidak kau hargai kami ini jauh-jauh datang kesini,â bentak salah satu oknum tersebut, seperti dituturkan Alling kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
Alling menolak tekanan itu dan menegaskan bahwa SPBU Bonepute menyalurkan BBM sesuai prosedur dan barcode resmi konsumen. Namun, ancaman pemberitaan negatif pun dilontarkan oleh para pelaku.
Tidak berhenti di situ, pada 7 Februari 2025, kedua oknum tersebut kembali mendatangi SPBU Bonepute dan meminta BBM serta uang makan dengan alasan hendak âpulang ke Makassarâ.
Kejadian serupa juga dialami Najemia, Admin SPBU Lanipa. Oknum yang sama datang menawarkan paket iklan dengan harga tinggi, dan ketika tawaran ditolak, mereka mulai menginterogasi Najemia soal distribusi BBM.
âSaya sudah bilang kalau tidak mauki terima Rp50 ribu, terserah saja pak,â ujar Najemia.
Tak lama setelah itu, oknum tersebut memotret area SPBU dan mengancam akan menulis berita soal dugaan penimbunan BBM padahal saat itu penyaluran Solar sedang tidak berlangsung.
Kisah senada disampaikan Kasran, Manager SPBU Seppong. Ia mengaku jenuh karena komplotan ini mendatangi SPBU-nya selama lima hari berturut-turut, dari 1 hingga 5 Februari 2025, dengan modus yang sama: meminta BBM gratis dan uang sumbangan.
Sementara di SPBU Belopa, Annis menyebut kelompok berjumlah lima orang datang pada pagi hari dan meminta uang Rp1 juta dengan alasan âbiaya perjalanan ke Manadoâ.
âSaya bilang, darimana saya mau ambilkan uang sebanyak itu pak, saya ini hanya karyawan di sini,â ujar Annis.
Oknum tersebut diketahui bernama panggilan âIang Goaâ, yang disebut-sebut sering melintas di Luwu dan melakukan pemerasan dengan mengaku sebagai anggota Polda Sulsel.
Beberapa waktu setelah rangkaian kejadian itu, sejumlah media online yang tidak terverifikasi menayangkan berita tentang dugaan penimbunan BBM subsidi di SPBU-SPBU di Luwu. Namun para pengelola SPBU membantah keras tuduhan tersebut dan menilai pemberitaan itu tidak sesuai fakta lapangan serta tidak memenuhi kaidah jurnalistik.
Dugaan kuat, berita-berita itu diterbitkan oleh oknum yang sama sebagai bentuk tekanan setelah gagal memeras pihak SPBU.
Sejumlah wartawan media lokal di Kabupaten Luwu mengecam keras tindakan para âwartawan bodrekâ ini. Mereka menilai perbuatan tersebut mencoreng nama baik profesi jurnalis dan melemahkan kepercayaan publik terhadap media.
âJika medianya tidak memiliki karya jurnalistik yang sah, tidak terdaftar di Dewan Pers, dan digunakan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, itu bisa dijerat hukum,â ujar salah satu wartawan senior di Luwu.
Koalisi wartawan lokal berencana melayangkan surat resmi kepada Kapolres Luwu untuk meminta penindakan hukum terhadap para pelaku. Bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi dari sejumlah SPBU akan turut disertakan dalam laporan resmi tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang merusak citra pers, sekaligus melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari praktik pemerasan berkedok jurnalistik.














