Eksposindo.com | Persoalan tanah warisan di Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, berujung pada laporan pengaduan ke Polres Luwu.
Dua ahli waris, Dra. Asni Mangina, APT dan Darmawati M., melalui penasihat hukumnya, Lukman S. Wahid, S.H., Apman Mustafa, S.H., dan M. Akbar, S.H., melaporkan dugaan penyerobotan, memasuki lahan tanpa izin serta penebangan pohon di atas tanah yang mereka klaim sebagai peninggalan orang tua mereka, almarhum Pangiu Mangina, BA.
Laporan pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 326/PMH-PID/VIII/2026, tertanggal 11 Agustus 2026, yang ditujukan kepada Kapolres Luwu di Belopa.
Dalam laporan tersebut, tiga orang disebut sebagai pihak terlapor. Untuk kepentingan pemberitaan, masing-masing disebut dengan inisial R alias A, J, dan A alias P.
Berdasarkan dokumen pengaduan, tanah yang dipersoalkan berada di Desa Pongko, yang sebelumnya dikenal sebagai Desa Salutubu.
Asni Mangina, pihak pelapor menyebut tanah tersebut merupakan peninggalan almarhum Pangiu Mangina, BA dan tercakup dalam SHM Nomor 7/Salutubu Tahun 1977 dengan luas sekitar 155.700 meter persegi atas nama Pangiu Mangina, BA.
Selain itu, terdapat pula SHM Nomor 6/Salutubu Tahun 1977 dengan luas sekitar 21.037 meter persegi, yang juga disebut atas nama almarhum Pangiu Mangina, BA.
Persoalan mencuat setelah pada 29 Juli 2026, pihak keluarga memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas sejumlah orang di atas lahan tersebut.
Dalam laporan pengaduan disebutkan, terdapat dugaan aktivitas pengukuran, pemasangan patok hingga penebangan sejumlah pohon di area tanah.
Pihak pelapor kemudian melakukan pengecekan ke lokasi pada 31 Juli 2026.
Dari pengecekan tersebut, sebagaimana tertuang dalam laporan, ditemukan sebagian area tanah telah dipatok dan sejumlah pohon disebut telah ditebang.
Batang pohon yang ditebang juga disebut digunakan sebagai material untuk memasang patok di sebagian area tanah.
Pihak pelapor memperkirakan tindakan tersebut menimbulkan kerugian sekitar Rp12 juta.
Penasihat hukum pelapor, Lukman S. Wahid, S.H., mengatakan langkah hukum ditempuh untuk memastikan hak-hak kliennya sebagai ahli waris tetap terlindungi.
“Kami mendampingi para ahli waris untuk memastikan hak-hak mereka atas tanah peninggalan almarhum Pangiu Mangina, BA tetap terlindungi. Laporan ini kami ajukan karena ada dugaan pihak tertentu memasuki dan melakukan aktivitas di atas tanah yang menurut klien kami merupakan tanah milik mereka, termasuk penebangan pohon dan pemasangan patok tanpa izin,” ujar Lukman.
Menurut Lukman, pihaknya juga telah mengambil langkah administratif dengan mengajukan permohonan pencegahan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
“Kami juga meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu melakukan pengecekan terhadap data fisik dan data yuridis tanah serta mencegah adanya penerbitan sertifikat baru yang objeknya berada di atas atau beririsan dengan tanah yang menjadi hak klien kami,” jelasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
“Kami berharap seluruh persoalan ini dapat diselesaikan melalui proses hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik di lapangan,” katanya.
Dalam laporan pengaduan, kuasa hukum juga menyebut bidang tanah tersebut pernah menjadi bagian dari objek perkara perdata.
Perkara tersebut disebut melibatkan Yusuf Buro sebagai penggugat melawan Dra. Asni Mangina dan pihak lainnya sebagai tergugat.
Perkara disebut telah melalui proses di Pengadilan Negeri Palopo, Pengadilan Tinggi Makassar hingga Mahkamah Agung.
Pihak pelapor menyatakan memiliki dasar hukum dan dokumen kepemilikan atas tanah tersebut yang menjadi bagian dari laporan kepada kepolisian.
Selain laporan ke Polres Luwu, kuasa hukum juga mengajukan surat Nomor 327/KBT-PID/VIII/2026 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Surat tersebut berisi permohonan pencegahan dan pemblokiran penerbitan sertifikat pada bidang tanah yang diklaim sebagai milik para ahli waris.
Kuasa hukum meminta dilakukan pengecekan terhadap data fisik dan data yuridis tanah serta mencatat keberatan pihak pelapor terhadap proses penerbitan sertifikat yang objeknya berada di atas atau beririsan dengan bidang tanah yang mereka klaim.
Laporan tersebut mencantumkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 257 ayat (1) dan Pasal 521 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya.
Namun, dugaan tindak pidana tersebut masih merupakan laporan dari pihak pelapor dan belum menjadi kesimpulan hukum mengenai kesalahan pihak yang dilaporkan.
Ketiga nama yang disebut dalam laporan juga masih berstatus terlapor, bukan tersangka.
Seluruh dugaan terkait penguasaan lahan, pemasangan patok, pengukuran, penebangan pohon maupun kerugian yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Pihak pelapor melalui kuasa hukumnya berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional dan persoalan kepemilikan tanah dapat diselesaikan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.














