Eksposindo.com | Aktivis muda Luwu, Muh Rifky yang akrab disapa mendesak Kapolres Luwu membuka kembali laporan masyarakat terkait dugaan masuknya orang tidak dikenal (OTK) ke lahan milik warga tanpa izin di Dusun Lataggiling, Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
Rifky yang juga Penanggung Jawab Advokasi Lembaga Informasi dan Pendampingan Rakyat (LINPER) menyampaikan desakan tersebut dalam pernyataan resminya tertanggal 7 September 2026.
Ia meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian terhadap laporan yang disebutnya hingga kini belum memiliki kejelasan perkembangan.
Menurut Rifky, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 16.15 WITA. Saat itu, sejumlah orang yang disebut sebagai OTK diduga memasuki lahan seluas 19.909 meter persegi milik Nurbaety di Dusun Lataggiling.
Pihak tersebut diduga melakukan pengukuran lahan secara sepihak tanpa sepengetahuan maupun izin Nurbaety dan suaminya, Irfan Efendy.
Rifky menyebut, kedatangan pihak tersebut bertepatan dengan diterbitkannya surat panggilan mediasi oleh Kepala Desa Karang-karangan, Asbar Idrus, dengan nomor 389/DKK/VIII/2026.
Di sisi lain, menurut Rifky, keluarga Nurbaety memiliki dokumen kepemilikan yang mereka anggap sebagai dasar kuat atas lahan tersebut. Ia menyebut Pemerintah Desa Karang-karangan sebelumnya telah menerbitkan surat keterangan Nomor 331/SK/DKK/VII/2024 yang, menurutnya, menyatakan tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00031 atas nama PT Nurfaeni Duta Abadi merupakan milik Nurbaety dan Irfan Efendy.
Rifky juga menyebut sertifikat atas nama Nurbaety telah terbit pada 2015, sementara terdapat klaim pihak lain yang disebutnya hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terbit pada 2016.
Irfan Efendy, sebagaimana disampaikan dalam rilis tersebut, menjelaskan bahwa sebagian lahan sekitar 13.000 meter persegi telah disepakati untuk diperjualbelikan dengan Sutomo selaku developer/PT Solusi Hidup Mandiri.
Sementara sisa lahan sekitar 6.000 meter persegi masih menjadi bagian yang diklaim sebagai milik keluarga Nurbaety dan disebut telah dipecah atas nama anak kandungnya, Dafa Al Ghazali.
Irfan menegaskan tidak mempersoalkan hubungan jual beli dengan pihak Sutomo. Keberatan keluarga, menurutnya, muncul terhadap adanya pihak lain yang melakukan klaim serta pengukuran lahan secara sepihak tanpa izin.
Rifky menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum agar tidak berkembang menjadi konflik kepemilikan tanah yang lebih luas.
Ia meminta polisi memeriksa seluruh pihak terkait serta menelusuri siapa yang berada di balik masuknya OTK dan pengukuran lahan tersebut.
Rifky secara khusus mendesak Kapolres Luwu untuk membuka kembali laporan masyarakat terkait perkara tersebut dan memberikan kejelasan mengenai proses penanganannya.
Menurut dia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif.
Ia juga mendesak aparat mengusut pihak yang diduga mendalangi masuknya OTK ke lahan tersebut maupun pihak yang mengajukan klaim kepemilikan.
Selain kepada kepolisian, Rifky meminta Pemerintah Desa Karang-karangan berhati-hati dalam menerbitkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan objek tanah yang sedang dipersoalkan.
Ia juga meminta Kantor ATR/BPN Kabupaten Luwu memastikan kepastian hukum terhadap dokumen pertanahan yang telah diterbitkan serta memeriksa seluruh riwayat dan dasar penerbitan dokumen yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.
“Siapa pun yang melanggar hukum wajib ditindak tanpa pandang bulu. Hukum harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tegas Rifky dalam pernyataannya.
Rifky mengatakan keluarga Nurbaety dan Irfan Efendy siap menempuh seluruh jalur hukum apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang dinilai adil, mulai dari tingkat desa, Kepolisian Resor Luwu, ATR/BPN, Pengadilan Negeri Belopa, Polda Sulawesi Selatan hingga tingkat pusat.
Ia menegaskan, pihaknya menyerahkan pembuktian mengenai status dan penguasaan lahan kepada mekanisme hukum dan instansi berwenang.
“Yang terpenting adalah seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan sepihak terhadap tanah yang sedang dipersoalkan,” ujarnya.














