News

Diduga Utamakan Pelangsir, SPBU Lare-lare Kembali Disorot Soal Penyaluran Solar Subsidi

×

Diduga Utamakan Pelangsir, SPBU Lare-lare Kembali Disorot Soal Penyaluran Solar Subsidi

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com – Dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Kabupaten Luwu. Kali ini, sorotan kembali mengarah ke SPBU 75.91926 yang berada di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, yang diduga lebih mengutamakan kendaraan pelangsir dalam penyaluran Solar subsidi dibandingkan masyarakat umum.

BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah. Namun, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, kondisi di SPBU Lare-lare diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa Solar subsidi lebih banyak disalurkan kepada kendaraan yang diduga digunakan sebagai pelangsir, sementara masyarakat umum kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.

Dugaan praktik tersebut bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan adanya kerja sama antara oknum pengelola SPBU dengan pelangsir sempat menjadi perhatian publik. Menanggapi pemberitaan tersebut, pihak pengelola SPBU telah memberikan klarifikasi.

Riska, yang mengaku mewakili pengelola SPBU Lare-lare, melalui pesan WhatsApp kepada wartawan pada Jumat (10/7/2026), membantah adanya kerja sama dengan pelangsir sebagaimana yang diberitakan.

Baca Juga:  Fadriaty Gelar Pengawasan Pemerintahan dan Diskusi Publik Keselarasan Visi Misi Bacalon Bupati Dengan RPJP

“Intinya kami tidak ada pungli dan lain sebagainya. Pengisian BBM Subsidi, semua sesuai barcode, plat dan STNK,” tulis Riska.

Meski demikian, Riska membenarkan bahwa pihak SPBU menawarkan pembelian BBM non-subsidi jenis Dexlite kepada pelanggan.

“Mengenai pengisian Dexlite itu kami menawarkan jika berminat silakan diisi, tidak ada unsur paksaan. Dan untuk mobil Panther bodong yang tidak sesuai barcode, plat serta STNK, kami tidak layani. Adapun mobil truk juga sama, pengisian sesuai barcode, plat dan STNK,” lanjutnya.

Namun, hasil penelusuran tim media di lapangan serta informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menunjukkan kondisi yang berbeda.

Pantauan wartawan yang dilakukan pada Kamis (9/7), Jumat (10/7), Senin (13/7), hingga Selasa (21/7/2026) masih menemukan aktivitas pengisian Solar terhadap kendaraan yang diduga digunakan sebagai pelangsir. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa praktik tersebut masih berlangsung.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial AAN membantah pernyataan pihak pengelola SPBU yang menyebut tidak ada kerja sama dengan pelangsir.

Baca Juga:  DPRD Hearing KPUD Luwu, Ada Apa?

“Bohong itu kak. Tiap hari masih berlangsung ji pengisian solar mobil pelangsir. Cuma sekarang ini yang saya lihat tidak semua mobil pelangsir dilayani, dipilih-pilih saya lihat kak,” ungkap AAN, Senin (20/7/2026).

AAN juga mempertanyakan kebijakan yang mewajibkan kendaraan pelangsir membeli Dexlite saat mengisi Solar subsidi.

“Kalau pihak SPBU bilang tidak kerja sama, terus kenapa setiap mobil pelangsir yang masuk mengisi Solar diwajibkan beli Dexlite Rp50 ribu sampai Rp100 ribu?” ujarnya.

Keterangan serupa disampaikan Arman (nama samaran), yang mengaku pernah menjadi pelangsir namun kini sudah tidak lagi diperbolehkan mengisi Solar di SPBU tersebut.

“Masih melayani itu kanda, cuma sekarang ini kalau mobil Panther dipilih-pilih, mungkin takut terbongkar jadi yang dipercaya ji dikasih masuk. Tapi kalau pelangsir yang menggunakan mobil tongkang tetap masuk ji,” kata Arman saat ditemui di sekitar SPBU Lare-lare, Selasa (21/7/2026).

Menurut Arman, setiap kendaraan pelangsir yang mengisi Solar subsidi juga diwajibkan membeli Dexlite dalam nominal tertentu.

Baca Juga:  Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum, Polres Luwu Sikapi Informasi Aktivitas PETI di Bajo Barat

“Kalau isi Solar Rp350 ribu harus beli Dexlite Rp50 ribu. Kalau beli Solar di atas Rp400 ribu, maka Dexlitenya wajib Rp100 ribu. Itu berlaku bagi semua mobil pelangsir,” terangnya.

Temuan dan keterangan sejumlah warga tersebut memunculkan dugaan bahwa praktik penyaluran Solar subsidi kepada kendaraan pelangsir masih berlangsung di SPBU Lare-lare.

Warga berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas, dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka praktik tersebut tidak hanya berpotensi melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi, tetapi juga merugikan masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU Lare-lare telah memberikan klarifikasi sebagaimana disampaikan Riska pada 10 Juli 2026. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab apabila terdapat tanggapan atau penjelasan tambahan dari pihak SPBU, Pertamina, maupun instansi terkait atas temuan dan keterangan yang dimuat dalam pemberitaan ini.

error: Hayo Mau apa?😅