Eksposindo.com | Sejumlah wartawan yang tengah melakukan peliputan di Dapur MBG Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, diduga mengalami penghalangan kerja jurnalistik. Insiden tersebut terjadi saat awak media hendak mengambil dokumentasi di area dapur MBG pada Kamis (5/2/2026).
Kepala SPPG MBG Pattedong Selatan, Imam, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa operasional dapur tersebut baru dimulai sejak 2 Februari 2026. Namun, ia menolak memberikan akses kepada wartawan untuk masuk dan melakukan peliputan.
“Tidak boleh masuk pak, sudah ada surat tugas dari korwil Kabupaten Luwu atau Provinsi untuk media sehingga datang di sini pak,” ujar Imam.
Ironisnya, ketika awak media meminta izin untuk mengambil gambar terkait pengelolaan IPAL, limbah, dan kelayakan dapur, permintaan tersebut kembali ditolak. Imam beralasan bahwa koordinasi wilayah (korwil) belum memberikan izin untuk dipublikasikan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, yang bersangkutan meninggalkan lokasi dan tidak kembali menemui awak media.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Fathir selaku petugas keamanan (security) di lokasi tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak semua orang diperbolehkan masuk ke dalam area dapur.
“Ini sudah aturannya pak, kami disampaikan sebagai pengamanan dilarang memasukkan orang selain pekerja di dalam,” kata Fathir.
Menanggapi kejadian tersebut, Pemimpin Redaksi TNO, Achmad Kusman Laheya To Laluasa, yang juga turun langsung melakukan peliputan di Dapur MBG Pattedong Selatan, mengecam keras tindakan KA SPPG dan pihak keamanan yang diduga menghalangi tugas jurnalistik.
“Menghalangi tugas jurnalistik adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelaku dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta karena menghambat pencarian, perolehan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3),” tegas Achmad Kusman yang akrab disapa Ahmad Gondrong.
Hal senada disampaikan Isnurandi, Kontributor Luwu Raya Media Berandasulsel. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi tugas wartawan di lokasi tersebut.
“Dapur MBG Pattedong Selatan bukan dokumen negara yang harus disembunyikan. Kegiatan ini bersifat umum dan menggunakan anggaran negara atau uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegasnya.
Achmad Kusman Laheya To Laluasa menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan laporan pengaduan resmi ke Mapolres Luwu terkait dugaan penghalangan tugas jurnalistik tersebut.
“Kami akan mendesak Kapolres Luwu dan Kasat Reskrim Polres Luwu untuk memproses secara hukum KA SPPG, pihak security, hingga Korwil Kabupaten Luwu apabila laporan kami nantinya telah masuk,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Korwil Kabupaten Luwu maupun Regional SPPG Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media juga belum mendapatkan respons. (*)














