Eksposindo.com | Bantuan beras bertuliskan “Menunggu Pj Sekda Sulsel” yang sempat menjadi sorotan ternyata disebabkan adanya miskomunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Daerah Luwu.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal, mengatakan, bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa beras 10 ton tersebut sudah tiba di Posko Induk Penanganan Bencana, di Lapangan Andi Djemma Luwu, kemarin, Selasa, 7 Mei 2024.
“Bantuan saya terima selaku Penanggungjawab distribusi penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir di Sulsel. Jadi, hanya miskomunikasi,” kata Malik, Rabu, 8 Mei 2024.
Saat penyerahan, kata Malik, juga hadir dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu. Bantuan tersebut kemudian langsung disalurkan kepada korban terdampak banjir dan longsor.
“Kemarin beras bantuan Pemprov itu langsung disalurkan. Kemarin sore tersalurkan 3 ton, dan pagi ini lanjut lagi ke kawasan terdampak banjir. Jadi tidak ada masalah. Bantuan 10 ton beras sementara tersalurkan. Aman. Hanya miskomunikasi,” jelasnya.
Malik berharap, dalam kondisi seperti saat ini, semua tetap kompak melakukan percepatan pemulihan pascabencana. Apalagi, Kabupaten Luwu membutuhkan perhatian dan kerja bersama agar kondisi kembali pulih dan masyarakat bisa beraktifitas normal seperti sediakala.
Informasi yang dihimpun media dari salah satu pegawai Dinas Ketahanan Pangan Luwu, sebagian bantuan beras ini sudah dibagikan kemarin.
“Sudahmi disalurkan sebagian kemarin, dan hari ini juga mau disalurkan” ucapnya,
Namun dari pantauan media di Posko Induk di Tribun Lapangan Andi Djemma Belopa sampai dengan pukul 11.00 Wita, tumpukan bantuan beras tersebut belum semuanya tersalurkan dan masih ada di tengah-tengah gedung Posko Induk.
Sebelumnya Sekretaris KAHMI Luwu Isnul Ar Ridha mengkritisi adanya tumpukan bantuan beras tersebut.
Menurutnya hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang masih terus membutuhkan bantuan logistik pangan.
“Sekiranya hal seperti ini tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, sebab kita sedang berada dalam kondisi menghadapi bencana, minimal punya empati kepada korban,” imbuh Isnul.
Isnul menyampaikan dalam momentum seperti ini bukan saatnya untuk hadir kemudian melakukan pencitraan ditambah dengan adanya hal semacam ini, justru memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memperlihatkan rasa empatinya kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Protes tersebut juga menjadi pukulan telak Sekretaris KAHMI Luwu kepada Pj Sekda Provinsi agar tidak perlu hadir di lokasi bencana, Kabupaten Luwu.
“Sebaiknya, Sekda Sulsel tidak usah datang,” tegasnya. (*)
