Sementara itu Yertin Ratu yang turut hadir dalam unjuk rasa tersebut menyampaikan bahwa, kemana anggaran Pilkades itu sehingga sarana dan prasarananya tidak lengkap padahal dalam Pasal 34 ayat 6 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 15 ayat 1 huruf B Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak diatur jelas tentang sumber anggaran Pemilihan Kepala Desa Bersumber dari APBD dan APB Desa.
“Hari ini kami menilai bahwa hak politik warga desa terbuang percuma, tersalur namun tidak dihargai sehingga proses pilkades yang seharusnya menjadi tempat memilih pemimpin yang akan melaksanakan program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial justru tidak terealisasi dengan baik” ucap Yertin.
Demokrasi di desa kata Yertin sudah tercederai dengan sangat telanjang, hak politik warga desa dianggap sebuah mainan yang mungkin saja untuk kepentingan politik oknum tertentu dalam rangka persiapan perhelatan pilkada 2024, harkat dan martabat warga desa diabaikan.
Untuk itu kami dari Koalisi Masyarakat Desa Peduli Pilkades Bersih Menuntut:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan Pilkades ulang di Desa Tede, Desa Tallang Bulawan dan desa lainnya yang jumlah suara tidak sah warga desa mendominasi dalam pilkades serentak tanggal 24 Maret 2022.
2. Copot Kepala Dinas DPMD Kabupaten Luwu dan Camat Basse Sangtempe Utara yang gagal melaksanakan Pilkades dengan baik, bersih dan bermartabat.
3. Mendesak Polres Luwu untuk mengusut tuntas penggunaan Anggaran Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD dan APB Desa.














