News

FP2KEL Minta Penggunaan Anggaran Covid-19 Harus Transparan, Agar Terhindar Dari Penyimpangan

×

FP2KEL Minta Penggunaan Anggaran Covid-19 Harus Transparan, Agar Terhindar Dari Penyimpangan

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com — Adanya temuan dugaan mark-up anggaran Covid-19 Kota Makasaar oleh Ditkrimsus Polda Sulsel harus menjadi pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Luwu dan berbagai pihak yang terlibat dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Luwu.

Sejumlah LSM mendesak agar penggunaan anggaran Covid-19 di Luwu agar ditransparansikan demi terhindar dari bentuk penyimpangan.
 
Hal itu diungkapkan Kordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Kabupaten Luwu, Ismail Ishak, saat ditemui media Senin 1 Juni 2020.

“Pandemi Covid-19 ini adalah bencana yang mendunia dan sangat berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya alokasi anggaran uang rakyat untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Luwu ini kami harapkan harus tepat sasaran dan terhindar dari praktek dugaan penyimpangan seperti penemuan Polda Sulsel dalam penggunaan anggaran Covid-19 Kota Makassar, “Ungkap Ismail Ishak.

Baca Juga:  Peduli Terhadap Sesama, Sat Intelkam Polrestabes Makassar Berikan Bantuan Kepada Warga Pesisir

Ismail Ishak mengatakan, saat ini kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Luwu, masih menggunakan APBD melalui pos anggaran belanja tidak terduga (BTT) APBD Tahun 2020 sekira Rp. 2,9 milyar, diluar penggunaan Rp 19, 3 milyar lebih yang diperoleh dari refocusing kegiatan dan anggaran puluhan OPD Pemkab Luwu.

“Kami minta penggunaan anggaran Rp 2,9 milyar di transparankan lewat ekspose di DPRD Luwu. Item apa saja yang digunakan dan berapa satuan harga dan volume pemberian barang. Disamping penggunaan anggaran Rp 2,9 milyar itu, setahu kami juga ada alokasi anggaran Covid-19 yang khusus digunakan Dinas Kesehatan Luwu dan RSUD Batara Guru Belopa. Jumlahnya kalau tidak salah juga milyaran rupiah. Ini juga harus ditransparankan. Kita tidak ingin uang rakyat ini justru terjadi penyimpangan dalam penggunaan bencana Covid-19. Kalau ini terjadi itu adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditolerir,” Kata Ismail Ishak.

Baca Juga:  Dituding Ancam Tolak Bantuan Warga Miskin, PLt Kades Rante Balla : Saya Serbasalah

Sekretaris BPBD Luwu, Aminuddin, S.Sos, M.Si yang dikonfirmasi, membenarkan alokasi anggaran Covid-19 yang digunakan saat ini sudah mencapai sebesar Rp. 2,9 milyar dalam dua tahap pencairan.
 
“Kami sudah serahkan item kegiatan yang digunakan untuk anggaran tahap pertama sebesar Rp 1,2 milyar ke DPRD Luwu, sedangkan untuk alokasi anggaran tahap kedua sebesar Rp 1,3 milyar,  masih sementara kami susun, demikian pula ada penggunaan Rp. 300 juta lebih pada RSUD Batara Guru Belopa. Total alokasi Rp 2,9 milyar untuk Covid-19 di poskan dalam anggaran belanja tidak terduga APBD Luwu TA 2020,” ucap Aminuddin.
         
Terpisah, Informasi yang dihimpun awak media, para wakil rakyat di DPRD Luwu,  juga sedikit ‘gerah’ dengan penggunaan anggaran Covid-19.

Baca Juga:  Jerigen Antri Dengan Rapih, Supir Mobil Keluhkan Pelayanan SPBU Bajo

35 orang wakil rakyat di parlemen DPRD Luwu yang terhimpun dalam 10 fraksi ternyata menyetujui adanya panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri penggunaan anggaran Covid-19

“Pekan lalu kami memang rapat kordinasi dan Halal bi Halal di internal Sekretariat DPRD Luwu dinda. Dalam Rakor tersebut disetujui pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Luwu,” tutur Anggota DPRD Luwu dari fraksi gabungan aspirasi, Summang. (*)

error: Hayo Mau apa?😅