Luwu, Eksposindo.com — Evaluasi rancangan APBD tahun 2020 Kabupaten Luwu yang berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Jum’at 13 Desember 2019, dikembalikan oleh tim anggaran Provinsi untuk disinkronisasikan.
Pengembalian yang dilakukan oleh tim anggaran provinsi Sulawesi Selatan ini dikarenakan terdapat beberapa item program yang tidak boleh dianggarkan dan masih terdapat didalam RKA-RAPBD tahun 2020.
Ketua Komisi II DPRD Luwu, Wahyu Napeng (WN) yang ikut serta dalam evaluasi tersebut membenarkan adanya pengembalian dokumen tersebut.
“Ada yang perlu dicocokkan kembali, karena masih banyak yang perlu diperbaiki dan disinkronisasikan didalam R-APBD tersebut” ucap WN.
WN menambahkan, sesuai petunjuk banggar provinsi beberapa item program yang masih belum sinkron dengan program pemerintah pusat, provinsi dan dearah, dan ada item program yang tidak boleh dianggarkan.
Kalau itu terjadi maka APBD Luwu untuk tahun 2020 bisa terkena Pinalti dan salah satu dampak dari Pinalti adalah, PNS yang ada di Kabupaten Luwu tidak akan mendapatkan Gaji selama 6 bulan berturut-turut, ucap WN.
WN mengatakan, kalau PNS tidak terima gaji selama 6 bulan, mereka mau makan apa, kasian keluarga-keluarga kita, maka dari itu kita kembalikan dulu untuk disinkronisasi.
Pengembalian ini untuk kelayakan APBD Luwu dan untuk menghindari Pinalti, tutup WN. (acc)














