Eksposindo.com | Kesepakatan dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Luwu terkait penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Bajo Barat kini menjadi sorotan.
Pasalnya, tenggat waktu maksimal 2 x 24 jam yang disepakati bersama oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso telah berlalu. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya tindakan penertiban sebagaimana yang menjadi kesepakatan dalam rapat tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen para pihak yang telah menyepakati dan menandatangani hasil RDP. Publik pun mulai mempertanyakan sejauh mana rekomendasi DPRD Luwu memiliki kekuatan tindak lanjut ketika kesepakatan yang dibuat dalam forum resmi belum terealisasi di lapangan.
Sebelumnya, RDP yang digelar pada 18 November 2026 di Ruang Aspirasi DPRD Luwu tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi dan tuntutan Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) terkait penghentian secara total aktivitas PETI di sepanjang DAS Suso, Kecamatan Bajo Barat.
Dalam rapat tersebut, disepakati sembilan poin rekomendasi yang menjadi landasan tindak lanjut pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan itu secara tegas merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI dalam tenggang waktu 1 x 24 jam atau maksimal 2 x 24 jam.
Kesepakatan tersebut bukan sekadar pernyataan lisan. Dokumen hasil rapat juga ditandatangani oleh unsur Forkopimda yang hadir dalam forum tersebut.
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Luwu dan disaksikan oleh pimpinan serta anggota DPRD Luwu. Turut hadir Wakapolres Luwu yang mewakili Kapolres, Danramil Belopa mewakili Dandim 1403/Palopo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili Bupati Luwu, serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu. Sejumlah perwakilan AMASS juga hadir menyaksikan proses pembahasan hingga lahirnya kesepakatan tersebut.
Aktivis lingkungan, Hajar yang turut hadir dalam RDP tersebut menyampaikan, keterlibatan berbagai unsur pimpinan daerah dan institusi penegak hukum, kesepakatan itu semestinya menjadi pijakan bersama untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan aktivitas PETI yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Namun faktanya sampai saat ini batas waktu yang telah disepakati justru berlalu tanpa adanya tindakan penertiban, muncul kesan bahwa kesepakatan tersebut belum memiliki tindak lanjut yang jelas,” ucap, Hajar, 20 November 2026.
Situasi ini tentu menjadi ujian bagi kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Sebab, ketika sebuah rekomendasi lahir dari forum resmi, disaksikan berbagai unsur pimpinan daerah, bahkan dibubuhi tanda tangan para pihak, masyarakat tentu memiliki ekspektasi bahwa keputusan tersebut akan dilaksanakan.
“Jika kesepakatan bersama saja tidak segera diwujudkan, lalu bagaimana masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap rekomendasi yang dihasilkan melalui forum-forum resmi pemerintahan?,” kata Hajar.
Menurutnya persoalan PETI di Bajo Barat bukan lagi sebatas persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin. Keberadaannya telah menjadi keresahan masyarakat, terutama warga yang menggantungkan kehidupan pada lingkungan dan aliran Sungai Suso.
Berulangnya sorotan, aksi demonstrasi, hingga RDP di gedung DPRD Luwu menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan serius, terukur, dan berkelanjutan.
Karena itu, kesepakatan 2 x 24 jam seharusnya tidak berhenti sebagai catatan administratif atau sekadar dokumen hasil rapat. Kesepakatan tersebut merupakan komitmen bersama yang lahir dari tuntutan masyarakat dan disaksikan langsung oleh unsur-unsur yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan maupun penegakan hukum.
Publik kini menunggu penjelasan dari masing-masing pihak terkait alasan belum terlaksananya penindakan sebagaimana yang telah disepakati.
Apakah terdapat kendala teknis di lapangan? Apakah diperlukan koordinasi lanjutan? Ataukah rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh institusi yang memiliki kewenangan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi persepsi bahwa kesepakatan dalam forum resmi hanya sebatas janji tanpa kepastian pelaksanaan.
Di tengah tuntutan masyarakat agar aktivitas PETI di DAS Suso dihentikan, ketidakjelasan tindak lanjut kesepakatan tersebut berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
DPRD Luwu sebagai lembaga yang memfasilitasi dan memimpin RDP juga dihadapkan pada pertanyaan mengenai bagaimana memastikan sembilan poin rekomendasi tersebut benar-benar dijalankan.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan forum rapat, pernyataan sikap, atau dokumen kesepakatan. Lebih dari itu, mereka menunggu tindakan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan langsung di lapangan.
Kini, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang hadir dan siapa yang menandatangani kesepakatan, melainkan siapa yang benar-benar bertanggung jawab memastikan keputusan tersebut dilaksanakan.
Sebab, ketika tenggat waktu telah ditetapkan bersama tetapi tidak diikuti tindakan yang jelas, kepercayaan publik menjadi taruhan.
Masihkah masyarakat harus percaya terhadap rekomendasi DPRD Luwu jika kesepakatan yang dibuat bersama Forkopimda saja belum menunjukkan realisasi?
Pertanyaan itu kini menunggu jawaban, bukan melalui pernyataan di ruang rapat, melainkan melalui tindakan nyata di sepanjang DAS Suso.
Kapolres Luwu, AKBP Andreas Nurcahyo Wibowo dan Ketua DPRD Luwu saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp tidak memberikan tanggapan terkait tindak lanjut kesepakatan di RDP tersebut.














