News

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Demo Mabes Polri, Desak Kapolri Ambil Alih Kasus PETI Bajo Barat

×

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Demo Mabes Polri, Desak Kapolri Ambil Alih Kasus PETI Bajo Barat

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil alih penanganan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (18/11/2026). Dalam aksinya, massa meminta agar dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut diusut secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum yang selama ini menangani persoalan PETI di Kabupaten Luwu.

Ketua DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, mengatakan persoalan tambang ilegal di Bajo Barat bukan hanya menyangkut pelanggaran perizinan, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, aktivitas PETI di wilayah tersebut diperkirakan telah berlangsung lebih dari tiga tahun, bahkan sejak 2023 atau sebelumnya. Namun, aktivitas penambangan masih ditemukan meskipun aparat penegak hukum diklaim telah melakukan penertiban sebanyak tujuh kali.

“Kalau penertiban sudah dilakukan berkali-kali, tetapi aktivitas tambang ilegal tetap berlangsung, publik berhak mempertanyakan efektivitas penegakan hukumnya. Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan praktik pertambangan ilegal,” tegas Reza.

Baca Juga:  Perang Kelompok di Bua Sempat Lumpuhkan Jalur Trans Sulawesi, Danyon Brimob Turunkan Satu SST

Ia mendesak Kapolri tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi mengambil alih langsung penanganan perkara sekaligus mengevaluasi kinerja Kapolda Sulawesi Selatan dan jajaran kepolisian yang memiliki kewenangan dalam pengawasan serta penindakan PETI di Kabupaten Luwu.

Dalam orasinya, massa menyoroti aktivitas PETI yang tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan Bajo Barat, khususnya Desa Marinding, Desa Tettekang dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Berdasarkan laporan masyarakat dan catatan investigasi lapangan yang disampaikan organisasi tersebut, aktivitas penambangan yang awalnya dilakukan secara konvensional kini berkembang menjadi penambangan berskala besar dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator dan mesin pompa air berbahan bakar diesel.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga menyoroti tidak efektifnya kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu yang ditandatangani pada 22 Agustus 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, Forkopimda Luwu menyatakan menolak segala bentuk aktivitas PETI di bantaran maupun badan Sungai Suso, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Bajo Barat.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Luwu, pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 1403/Palopo, Kapolres Luwu, serta Sekretaris Daerah.

Baca Juga:  Tambang Emas Ilegal Bebas Beroperasi, Warga Kadong-Kadong Keluhkan Sungai Keruh dan Sawah Terancam Gagal Panen

Namun, berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi tersebut, aktivitas PETI masih ditemukan di Desa Kadong-Kadong, Marinding, Tumbu Bara, Tettekang, Saronda hingga Bonelemo Barat.

Bahkan, meskipun penertiban disebut telah dilakukan sebanyak tujuh kali oleh aparat penegak hukum, aktivitas penambangan ilegal diklaim kembali berlangsung.

Selain mendesak penegakan hukum, mahasiswa tersebut turut menyoroti dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI di sepanjang DAS Suso.

Dalam laporan yang disampaikan, pengerukan sungai diperkirakan telah mencapai kedalaman 50 meter. Sementara material hasil galian menumpuk menyerupai gunung dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai 40 meter.

Aktivitas tersebut disebut mengakibatkan air Sungai Suso berubah menjadi keruh dan berwarna cokelat akibat bercampur lumpur.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Warga bahkan terpaksa membuat sumur-sumur kecil di sekitar bantaran sungai untuk mendapatkan air bersih.

Kerusakan DAS Suso juga dinilai meningkatkan risiko banjir serta mengancam kawasan permukiman dan ribuan hektare lahan persawahan yang bergantung pada aliran sungai tersebut untuk kebutuhan irigasi.

Tak hanya itu, aktivitas PETI di kawasan Saronda juga menjadi perhatian serius karena berada di sekitar Intake PDAM Lekopini, yang merupakan sumber air baku Perumda Tirta Latimojong untuk memasok kebutuhan air bersih ribuan pelanggan di Belopa.

Baca Juga:  Tim Terpadu Luwu Hentikan Pembangunan Alfamart Tak Berizin Namun Toko Moderen Lainnya Tanpa PBG Tetap Beroperasi

Dalam aksi tersebut, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kapolri dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Divisi Propam Polri memeriksa jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, mantan Kapolres Luwu, serta seluruh jajaran Reskrim Polres Luwu yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum membuka transparansi seluruh proses hukum terkait penyitaan barang bukti PETI serta segera menetapkan tersangka apabila telah ditemukan bukti yang cukup.

Ketiga, meminta aparat mengusut tuntas dan menangkap para pelaku, aktor intelektual, serta seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Melalui aksi di Mabes Polri, Reza bersama massa aksi berharap Kapolri memberikan perhatian serius terhadap persoalan PETI di Kabupaten Luwu.

Mereka menegaskan, penanganan kasus PETI di Bajo Barat tidak boleh berhenti pada kegiatan penertiban semata. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional dan menyeluruh hingga mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut mereka, penyelamatan DAS Suso bukan hanya persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut keberlangsungan lingkungan hidup, pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Luwu.

error: Hayo Mau apa?😅