News

Komisi III DPR RI Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Harus Diuji Keabsahannya

×

Komisi III DPR RI Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Harus Diuji Keabsahannya

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi PT Masmindo Dwi Area (Masmindo). DPR juga meminta agar klaim kepemilikan lahan di Rante Balla diuji melalui verifikasi dokumen yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga terkait sengketa lahan Rante Balla yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dua pertemuan sebelumnya, yakni pada 29 September dan 7 Oktober 2026, membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Awak Mas Project.

Persoalan kemudian meluas setelah AARB melakukan pemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu. Tindakan tersebut disebut-sebut menjadikan rekomendasi RDPU sebelumnya sebagai dasar pemalangan.

Akibatnya, aktivitas ribuan pekerja terganggu, mobilitas masyarakat terhambat, serta kegiatan ekonomi pelaku UMKM di sekitar kawasan tambang ikut terdampak.

Dampak pemalangan tersebut memicu protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Dalam RDPU ketiga pada 11 November 2026, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat terdampak dengan menghadirkan perwakilan penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokoh masyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.

Baca Juga:  Beruntun Terjadi, Aksi Pencurian di Walenrang Resahkan Warga, Pelaku Terekam CCTV

Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Andi Sufiarma. Kelompok masyarakat yang diundang meliputi Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Rante Balla, AMAL, Aliansi Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat, serta Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang.

Dalam forum tersebut, Ismail Wahid dari AMAL menyoroti pemalangan akses menuju Awak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya.

Di hadapan Komisi III, ia juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap karyawan yang disebut melibatkan penggunaan senjata tajam oleh pihak yang melakukan pemalangan.

“Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan mereka menggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawan sehingga mereka tidak bekerja. Empat ribu lebih karyawan tidak bekerja hanya karena persoalan isi dapur dan isi perut segelintir orang,” ujar Ismail.

Dampak serupa disampaikan perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang. Menurutnya, pemalangan jalan telah menghambat aktivitas perdagangan dan penghasilan masyarakat di Kecamatan Latimojong.

“Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitas masyarakat, baik itu aktivitas ekonomi maupun tambang, berhenti total sehingga kami selaku pelaku usaha kecil di Kecamatan Latimojong pada umumnya mengalami kesulitan,” ungkap perwakilan UMKM.

Baca Juga:  Masmindo Terjunkan Alat Berat Bersihkan Tanah Longsor di Rante Balla

Menanggapi persoalan tersebut, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional Masmindo. Hal ini dinilai penting untuk menjamin keselamatan pekerja, menjaga mata pencaharian masyarakat, serta melindungi aktivitas ekonomi UMKM di sekitar kawasan tambang.

Sementara itu, Lukas, perwakilan masyarakat penggarap lahan Rante Balla, mempertanyakan klaim kepemilikan lahan oleh kelompok yang mengatasnamakan rumpun tertentu.

Menurutnya, ketika wilayah tersebut masih sepi dan sulit dijangkau pada awal 1990-an, tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai pemilik lahan. Klaim atas nama rumpun tertentu, kata dia, baru muncul sekitar tahun 2020.

“Masmindo itu tidak akan berani menggarap kalau belum ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, Pak. Saya yang benar-benar hidup dan tinggal di sini bisa menggaransi itu,” tegas Lukas.

Dari unsur pemangku adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak tercatat dalam struktur Kedatuan Luwu.

“Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengakuan sebagai pemangku adat harus didukung dengan surat keputusan pengukuhan dari Kedatuan Luwu.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026. Maklumat tersebut menyatakan bahwa Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan AARB tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan Luwu.

Baca Juga:  Anggota DPRD Sulsel, Fadriaty Asmaun, Bagikan 14 Handtraktor Kepada Kelompok Tani di Luwu

Dalam kesimpulan rapat, Komisi III secara khusus merujuk pada maklumat tersebut. Bupati Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, serta pemangku adat yang sah diminta melakukan verifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan, objektif, dan berkeadilan.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan maupun penyalahgunaan legitimasi adat.

Komisi III juga meminta agar sengketa diselesaikan melalui jalur mediasi sebelum menempuh upaya hukum. Selain itu, Masmindo diminta memberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepada pihak-pihak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.

Empat poin kesimpulan RDPU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Bupati Luwu H. Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.

Dengan rekomendasi tersebut, Komisi III DPR RI mendorong penyelesaian sengketa lahan Rante Balla melalui mekanisme verifikasi yang sah dan transparan, sekaligus memastikan akses publik, keamanan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan Awak Mas Project tetap terjaga.

error: Hayo Mau apa?😅