News

AMAL Beri Waktu 24 Jam, Desak Polisi Buka Blokade Jalan di Rante Balla

×

AMAL Beri Waktu 24 Jam, Desak Polisi Buka Blokade Jalan di Rante Balla

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Karyawan Masmindo, Tokoh Adat dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL) mendesak aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Luwu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan aksi blokade jalan di wilayah Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Desakan tersebut disampaikan oleh Koordinator Lapangan, Ismail Wahid saat menggelar aksi di depan Mapolres Luwu, Kamis, 15 Oktober 2026.

Salam pembuka orasi Ismail Wahid menyatakan ā€œSelamatkan Hak Buruh Lokal, Tegakkan Keadilan, dan Jaga Keberlangsungan Investasi di Luwu.ā€

Dalam orasinya Ismail Wahid menyoroti dampak blokade terhadap aktivitas investasi, keberlangsungan pekerjaan masyarakat lokal, serta kondisi perekonomian warga yang bergantung pada kegiatan proyek pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA).

AMAL menilai, konflik dan sengketa yang terjadi tidak boleh berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, khususnya para pekerja lokal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas proyek tersebut.

Baca Juga:  Direktur RS. Batara Guru Belopa Merespon Positif Kunjungan KPU, Terkait Jaminan Hak Pilih Petugas Dan Pasien

Dalam pernyataannya, AMAL memperkirakan sekitar 3.000 pekerja lokal Luwu berpotensi terdampak apabila kondisi blokade terus berlarut-larut, mulai dari ancaman kehilangan pekerjaan, dirumahkan, hingga kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK).

ā€œKonflik dan sengketa yang terjadi tidak boleh mengorbankan masa pekerja,ā€ ucap Ismail.

AMAL juga menegaskan bahwa investasi yang berjalan sesuai ketentuan hukum merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, AMAL meminta agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur hukum, dialog, dan mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Dalam aksi damai tersebut Jendral Lapangan, Luther menyampaikan jika ada delapan tuntutan yang mereka bawah hari ini kepada pemerintah, aparat keamanan, pihak perusahaan, dan pemangku adat.

Pertama, mendesak Polres Luwu dan Polda Sulawesi Selatan segera membuka blokade jalan di Rante Balla sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga:  Komisi III DPRD Luwu Dorong Percepatan Pembangunan Rel Kereta Api di Luwu Raya

Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu memfasilitasi mediasi yang adil, terbuka, dan melibatkan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa.

Ketiga, meminta aparat menindak pihak yang terbukti melakukan intimidasi dan ancaman terhadap pekerja yang hendak menjalankan aktivitasnya.

Keempat, mendesak PT Masmindo Dwi Area tetap menjalankan aktivitas seperti biasa serta memberikan kejelasan mengenai status pekerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja.

Kelima, meminta penyelesaian blokade dilakukan secepatnya sesuai hukum, dengan mengutamakan dialog, mediasi, dan tindakan aparat yang berwenang guna mencegah kerugian lebih besar bagi masyarakat Luwu.

Keenam, meminta Komisi III DPR RI segera mengevaluasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anak Adat Rante Balla yang dinilai AMAL bersifat sepihak dan merugikan masyarakat Luwu.

Ketujuh, meminta Kedatuan Luwu menjatuhkan sanksi adat kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla, merujuk pada informasi yang disebut telah disampaikan oleh Kedatuan Luwu.

Baca Juga:  Arham Basmin-Rahmat Ganti Kampanye Akbar Dengan Dzikir Akbar Bersama

Kedelapan, mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi di wilayah tersebut tidak semakin memanas.

Dalam orasinya AMAL juga memberikan tenggat waktu selama 1 x 24 jam agar tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

ā€œJika batas waktu yang telah ditentukan namun blokade jalan di Ranteballa belum dibuka maka kami menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak diindahkanā€ tegas Luther.

Desakan ini menambah sorotan terhadap persoalan blokade akses jalan di kawasan Rante Balla yang berkaitan dengan sengketa lahan dan aktivitas proyek Awak Mas.

Di tengah situasi tersebut, penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keamanan para pekerja menjadi hal penting agar konflik tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. (*)

error: Hayo Mau apa?šŸ˜