News

Dugaan Pungli di SPBU Lanipa Dibantah, Polisi Turun Langsung Lakukan Kroscek

×

Dugaan Pungli di SPBU Lanipa Dibantah, Polisi Turun Langsung Lakukan Kroscek

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Dugaan adanya pungutan liar (pungli) di SPBU 74.919.27 Lanipa, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menjadi sorotan setelah informasi mengenai adanya permintaan uang kepada sopir dan masyarakat diberitakan oleh salah satu media online.

Informasi tersebut kemudian dibantah oleh Kapolsek Ponrang, Iptu Edy Syamsuri. Untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, pihak kepolisian turun langsung melakukan pengecekan ke SPBU Lanipa, Rabu (23/9/2026).

Dalam pengecekan tersebut, polisi meminta keterangan langsung dari sejumlah sopir dan masyarakat yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Kapolsek Ponrang Iptu Edy Syamsuri mengatakan, pihaknya secara terbuka menanyakan kepada para sopir dan masyarakat terkait informasi adanya pungutan atau permintaan uang dari pihak SPBU maupun personel kepolisian yang bertugas.

“Saya tadi langsung kroscek dan bertemu langsung dengan para sopir dan masyarakat. Saya tanya kepada mereka, apakah ada pungutan atau permintaan uang dari pihak SPBU Lanipa ataupun anggota polisi? Mereka menjawab dengan tegas dan suara yang sama, ‘Tidak ada, Pak’,” ujar Iptu Edy Syamsuri.

Menurutnya, pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di sekitar SPBU.

Iptu Edy juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir apabila ditemukan anggota kepolisian yang terbukti melakukan pungutan liar maupun pelanggaran hukum dan kode etik.

“Saya sudah sampaikan kepada para sopir dan pengusaha yang melakukan pengisian BBM jenis apa pun untuk tertib dan hanya sesuai dengan kuota yang dipersyaratkan. Kalau memang ada pungli, saya sendiri yang akan memproses hukum anggota tersebut,” tegasnya.

Baca Juga:  Kedatuan Luwu Sambut MDA sebagai Bagian Keluarga

Ia menyebut, dalam pengecekan tersebut para sopir dan pengusaha yang dimintai keterangan tetap menyatakan tidak menemukan adanya pungutan seperti yang diberitakan.

Iptu Edy menjelaskan, pengawasan di SPBU juga dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) pengawasan dan penertiban antrean BBM bersubsidi yang dibentuk Pemkab Luwu bersama Forkopimda.

Menurutnya, personel Satgas ditempatkan di sejumlah SPBU untuk membantu menjaga keamanan, mengurai antrean dan kemacetan, serta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar sesuai ketentuan.

“Setiap SPBU yang ada di Kabupaten Luwu dijaga oleh Satgas yang terdiri dari dua personel kepolisian, dua personel TNI, dan dua personel dari pemerintah, yaitu Satpol PP,” jelasnya.

Ia mengatakan, keberadaan personel tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi.

“Sehingga sangat tidak mungkin ada yang bermain-main dalam penyaluran BBM bersubsidi. Namun informasi mengenai dugaan pungli di salah satu SPBU tetap kami kroscek, dan hasilnya kami sampaikan bahwa tidak ditemukan pelanggaran yang dimaksud,” ungkapnya.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan. Laporan tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang berlaku.

Menutup keterangannya, Iptu Edy Syamsuri mengimbau masyarakat maupun insan pers agar melakukan verifikasi dan konfirmasi sebelum menyebarluaskan informasi, khususnya informasi yang berpotensi merugikan nama baik seseorang atau lembaga.

“Saya berharap masyarakat tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Lakukan konfirmasi, check and recheck terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah. Anggota kami yang sedang bertugas di SPBU 74.919.27 Lanipa juga punya nama baik dan keluarga yang harus dijaga. Jangan sampai informasi yang belum terbukti justru merugikan orang lain. Mari kita bijak dalam bermedia sosial,” pungkasnya.

Baca Juga:  KPU Luwu Updating Data Pemilih Berkelanjutan, Januari Tahun 2022

Sementara itu, pihak SPBU 74.919.27 Lanipa juga mempertanyakan pemberitaan sebelumnya terkait dugaan pungli tersebut.

Perwakilan SPBU Lanipa, Andi Muh Syahrul, mengaku keberatan karena menurutnya isi pemberitaan tidak sepenuhnya sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan pihak SPBU ketika dikonfirmasi.

“Yang dikonfirmasi lain, yang diberitakan lain,” ujarnya.

Andi menyebut pihak SPBU tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait pemberitaan yang dinilai merugikan nama baik SPBU 74.919.27 Lanipa.

Jika langkah tersebut ditempuh, persoalan itu nantinya dapat diuji melalui mekanisme hukum, termasuk mengenai sumber informasi, proses konfirmasi, materi pemberitaan, serta bukti-bukti yang menjadi dasar munculnya dugaan pungli tersebut.

Ketua LSM LP-KPK Luwu, Yulius Suli, SH, turut menyoroti polemik tersebut.

Yulius mengingatkan bahwa setiap pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran harus disusun berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi dan tetap memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi.

“Setiap berita yang diterbitkan oleh media harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena itu menyangkut profesi jurnalis yang harus menjunjung independensi dan profesionalitas,” kata Yulius.

Menurutnya, apabila persoalan ini berlanjut, terdapat sejumlah hal yang perlu diuji, antara lain siapa yang pertama kali menyampaikan dugaan pungli, siapa sumber informasinya, apakah terdapat bukti pembayaran atau permintaan uang, serta apakah pihak yang dituding telah diberikan kesempatan yang memadai untuk memberikan klarifikasi sebelum berita diterbitkan.

Baca Juga:  BRI Cabang Palopo Serahkan Bantuan Satu Unit Mobil Ambulance ke RSUD Batara Guru

Di sisi lain, Yulius juga mengatakan apabila masyarakat memang menemukan praktik pungutan di luar ketentuan, informasi tersebut sebaiknya disertai bukti dan disampaikan melalui saluran pengaduan resmi agar dapat diperiksa secara objektif.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi yang berpotensi merugikan nama baik seseorang maupun lembaga.

“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, laporkan melalui mekanisme yang resmi dan sertakan bukti agar dapat diperiksa secara objektif,” ujarnya.

Polemik tersebut juga kembali mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di ruang publik maupun media digital.

Informasi yang sengaja disebarkan tanpa dasar dan memenuhi unsur tindak pidana tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai penyebaran informasi elektronik, pencemaran nama baik, maupun informasi bohong diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dengan unsur dan ancaman pidana yang berbeda.

Karena itu, penentuan apakah suatu informasi merupakan hoaks, pencemaran nama baik, atau tindak pidana lainnya tidak cukup hanya berdasarkan perbedaan antara satu pemberitaan dan keterangan pihak yang diberitakan. Hal tersebut harus dilihat berdasarkan bukti, unsur pidana, proses klarifikasi, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

Sampai dengan pengecekan yang dilakukan Polsek Ponrang pada Rabu (23/9/2026), Kapolsek menyatakan pihaknya belum memperoleh keterangan dari sopir maupun masyarakat yang membenarkan adanya pungutan seperti yang diberitakan sebelumnya.

Polsek Ponrang memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU Lanipa untuk menjaga pelayanan BBM tetap aman, tertib dan kondusif, sekaligus menindaklanjuti apabila di kemudian hari ditemukan laporan atau bukti adanya pelanggaran.

error: Hayo Mau apa?😅