Eksposindo.com | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu terus memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan koordinasi dengan dunia usaha. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pelaporan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah serta Sosialisasi Pembayaran Pajak Daerah secara Non-Tunai (Digital) yang digelar di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Luwu, Selasa (4/8/2026).
Rapat dipimpin langsung Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, H. Sofyan Thamrin, dan dihadiri Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Luwu Bulnia, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Zulkarnaim, perwakilan PT Masmindo Dwi Area (MDA), serta sejumlah perusahaan dan subkontraktor yang terlibat dalam Project Awak Mas.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 220 Tahun 2024, serta Surat Edaran Bupati Luwu Nomor 970/1964/BAPENDA/X/2025 mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan mutasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB melalui penguatan sinergi dan implementasi pembayaran non-tunai yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2026 di Lounge Kantor Bupati Luwu.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah. Di antaranya peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB, registrasi kendaraan operasional dari luar daerah, pemenuhan kewajiban Pajak Alat Berat, hingga percepatan digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS dan kanal pembayaran elektronik lainnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, H. Sofyan Thamrin, menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi PAD membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu, khususnya di kawasan Project Awak Mas.
“Optimalisasi PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib, termasuk menyampaikan laporan penggunaan material Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Luwu Nomor 970/1964/BAPENDA/X/2025 sebagai pedoman bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan operasional.
Melalui surat edaran tersebut, perusahaan diharapkan membayar PKB tepat waktu, melakukan mutasi BBNKB bagi kendaraan yang masih menggunakan nomor polisi luar Sulawesi Selatan maupun luar Kabupaten Luwu, serta memanfaatkan pembayaran pajak secara digital melalui QRIS dan kanal elektronik lainnya guna menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.
Sofyan juga mengingatkan para penyedia jasa makanan dan minuman yang menjadi mitra perusahaan agar memenuhi kewajiban pelaporan PBJT sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Luwu, Bulnia, menjelaskan bahwa implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat penerimaan daerah.
Ia mengimbau seluruh perusahaan segera menyesuaikan administrasi kendaraan operasional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 220 Tahun 2024, kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Sulawesi Selatan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut wajib didaftarkan atau dilaporkan pada UPT/Kantor Bersama Samsat.
Selain itu, perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan alat berat juga diharapkan memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran Pajak Alat Berat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Zulkarnaim, menyatakan pihaknya siap mendukung optimalisasi PAD melalui penertiban administrasi kendaraan operasional perusahaan.
Menurutnya, Dishub akan memperkuat sinergi antarinstansi melalui koordinasi, pertukaran data, serta pendataan dan pengawasan kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Luwu.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan PT Masmindo Dwi Area (MDA) menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu di bidang perpajakan daerah.
MDA berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, meningkatkan koordinasi dengan subkontraktor, menyampaikan laporan penggunaan material MBLB secara berkala, mendorong kepatuhan penyedia jasa makanan dan minuman terhadap kewajiban PBJT, mendukung optimalisasi PKB melalui mutasi BBNKB kendaraan operasional, serta memanfaatkan sistem pembayaran pajak secara digital.
Melalui rapat ini, Bapenda Luwu berharap seluruh perusahaan beserta subkontraktornya semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah, mulai dari pelaporan penggunaan material MBLB, pemungutan dan pelaporan PBJT, pembayaran PKB, mutasi BBNKB, registrasi kendaraan operasional, pemenuhan Pajak Alat Berat, hingga pemanfaatan pembayaran non-tunai melalui QRIS.
Sebagai tindak lanjut, Bapenda Kabupaten Luwu akan melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi secara bertahap kepada perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu, seperti PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), PT Bukaka Mandiri Sejahtera, serta badan usaha lainnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas implementasi kebijakan perpajakan daerah, mempercepat digitalisasi pembayaran pajak, serta memperkuat kontribusi dunia usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu.














