Oleh: Irwan Saputra Pajerih
(Advokat dan Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)
Eksposindo.com | Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) yang bertugas memastikan seluruh produk hukum tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan fungsi tersebut, MK diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Namun, kewenangan itu bukan tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, terdapat prinsip yang dikenal sebagai open legal policy, yaitu ruang kebijakan yang secara konstitusional diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan-pilihan hukum tertentu.
Polemik yang muncul akibat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden menunjukkan betapa pentingnya menjaga batas antara kewenangan yudikatif dan legislatif. Putusan tersebut tidak hanya menjadi kontroversi politik, tetapi juga memunculkan perdebatan serius mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan prinsip open legal policy yang selama ini menjadi bagian dari yurisprudensinya.
Dari Open Legal Policy ke Judicial Activism
Sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi berulang kali menegaskan bahwa persoalan batas usia jabatan publik merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam berbagai putusan sebelumnya, MK menolak permohonan yang meminta perubahan batas usia karena dianggap berada dalam domain DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.
Namun, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru mengambil langkah berbeda. MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan tafsir baru terhadap syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Perubahan sikap yang terjadi dalam waktu relatif singkat ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa isu yang sebelumnya dianggap sebagai open legal policy tiba-tiba berubah menjadi persoalan konstitusional yang memerlukan intervensi Mahkamah?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena Mahkamah tidak sekadar membatalkan norma, melainkan menghadirkan norma baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam undang-undang. Di sinilah kritik mengenai kecenderungan MK bertindak sebagai positive legislator mulai mengemuka.
Ancaman terhadap Kepastian Hukum
Dalam teori hukum, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma dan putusan pengadilan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan.
Ketika Mahkamah mengubah pendiriannya terhadap persoalan yang substansinya sama tanpa argumentasi metodologis yang kuat, maka yang terganggu bukan hanya aspek teknis hukum, melainkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan itu sendiri. Putusan yang inkonsisten berpotensi menimbulkan kesan bahwa hukum dapat berubah mengikuti kepentingan tertentu, bukan berdasarkan prinsip konstitusional yang objektif.
Kondisi inilah yang menyebabkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mendapat kritik luas dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga mantan hakim konstitusi. Sebagian kalangan bahkan menilai putusan tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam praktik ketatanegaraan Indonesia karena dianggap mengaburkan batas antara fungsi legislasi dan fungsi peradilan.
Persoalan Kewenangan dan Independensi
Dalam perspektif teori kewenangan, setiap lembaga negara hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan untuk menguji undang-undang, bukan untuk menyusun norma baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang.
Ketika batas tersebut dilampaui, muncul kekhawatiran bahwa prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan menjadi terganggu. Alih-alih mengawasi proses legislasi, lembaga peradilan justru berpotensi mengambil alih sebagian fungsi legislasi itu sendiri.
Lebih jauh lagi, kontroversi seputar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menyentuh aspek etika kelembagaan. Kritik mengenai potensi konflik kepentingan dan persoalan independensi hakim tidak dapat dipandang sebagai isu sampingan. Dalam negara hukum, legitimasi putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses yang bersih, independen, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik.
Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pencapaian penting reformasi konstitusi Indonesia. Karena itu, menjaga integritas dan konsistensi putusannya menjadi kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Aktivisme yudisial (judicial activism) memang dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, aktivisme tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak berubah menjadi pembentukan norma yang menjadi kewenangan legislatif.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pelajaran penting bahwa kekuasaan kehakiman yang besar harus diimbangi dengan konsistensi, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap batas kewenangan konstitusional. Tanpa itu, Mahkamah berisiko kehilangan legitimasi moral sebagai penjaga konstitusi dan berubah menjadi arena kontestasi kepentingan politik.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu putusan, melainkan kualitas demokrasi konstitusional Indonesia itu sendiri. Sebab ketika masyarakat mulai meragukan konsistensi lembaga penjaga konstitusi, maka yang terancam bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga kepercayaan terhadap negara hukum yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.














