Opini

Ketika Demonstrasi Dijadikan Alasan Menghentikan Pelayanan Publik

×

Ketika Demonstrasi Dijadikan Alasan Menghentikan Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini

Oleh: Isnul Ar Ridha

Menguji Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo

Pengumuman Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mangkaluku Kota Palopo tertanggal 3 November 2026 yang menyatakan penghentian sementara seluruh pelayanan akibat adanya aksi demonstrasi di kantor perusahaan tersebut patut menjadi perhatian publik. Bukan semata-mata karena keputusan penghentian pelayanan itu, melainkan karena alasan, ruang lingkup, dan ketidakjelasan batas waktu penghentian yang diumumkan kepada masyarakat.

Dalam flyer resmi yang beredar, manajemen menyampaikan bahwa seluruh pelayanan Perumda Tirta Mangkaluku dihentikan mulai pukul 10.00 WITA sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena adanya aksi demonstrasi.

Pernyataan tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah demonstrasi dapat dijadikan alasan untuk menghentikan seluruh pelayanan publik?

Pertanyaan ini penting karena Perumda Tirta Mangkaluku bukan sekadar entitas bisnis daerah yang berorientasi pada aktivitas komersial. Perusahaan ini mengemban fungsi pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Palopo. Dengan demikian, setiap kebijakan manajemen harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab pelayanan publik, bukan semata-mata kepentingan internal perusahaan.

Pelayanan Publik Bukan Instrumen Konflik

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menegaskan kewajiban BUMD penyelenggara SPAM dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum.

Ketentuan tersebut bukan sekadar norma administratif, melainkan fondasi tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, penghentian pelayanan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan sepihak tanpa memperhatikan dasar hukum, alasan objektif, serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai penerima layanan.

Baca Juga:  Korupsi di PDAM Luwu, Jaksa Sebut Kerugian Negara Capai 850 Juta

Memang, manajemen perusahaan memiliki kewenangan mengambil langkah pengamanan apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan pegawai, pelanggan, maupun aset perusahaan. Namun, langkah pengamanan tersebut harus proporsional dan tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat atas pelayanan.

Di sinilah letak persoalan yang harus dijelaskan oleh manajemen Perumda Tirta Mangkaluku.

Ada Perbedaan antara Menutup Kantor dan Menghentikan Pelayanan Air Bersih

Kita perlu membedakan dua hal yang secara hukum memiliki konsekuensi berbeda.

Pertama, penutupan sementara kantor atau loket administrasi karena pertimbangan keamanan. Kebijakan semacam ini dapat dibenarkan sepanjang memiliki alasan yang objektif, bersifat sementara, dan tetap menyediakan alternatif pelayanan bagi masyarakat.

Kedua, penghentian seluruh pelayanan, termasuk distribusi air bersih kepada pelanggan. Kebijakan ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Jika yang dihentikan hanya aktivitas administrasi di kantor, manajemen seharusnya menjelaskan mekanisme pelayanan alternatif.

Namun, jika penghentian tersebut juga mencakup distribusi air bersih melalui jaringan perpipaan maupun mobil tangki, maka dasar hukum dan pertanggungjawabannya harus dijelaskan secara terbuka.

Sebab, masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang menanggung konsekuensi dari ketegangan antara demonstran dan manajemen perusahaan.

Demonstrasi Adalah Hak Konstitusional, Keamanan Adalah Kewajiban Bersama

Persoalan ini juga harus dilihat dari perspektif demokrasi.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggara negara maupun institusi yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dalam konteks Perumda Tirta Mangkaluku, aksi demonstrasi yang mengangkat persoalan distribusi air bersih, evaluasi manajemen, dan kompensasi pelanggan semestinya dibaca sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu dijawab secara terbuka.

Baca Juga:  Pj Bupati Luwu Lantik Direktur Perumda Air Minum Tirta Latimojong

Tentu, kebebasan menyampaikan pendapat juga harus dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan tidak membahayakan keselamatan.

Apabila terdapat tindakan demonstran yang mengganggu operasional atau mengancam keselamatan pegawai, perusahaan berhak mengambil langkah pengamanan sesuai hukum.

Namun, tindakan segelintir pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh demonstrasi sebagai ancaman terhadap pelayanan publik.

Sebaliknya, perusahaan juga tidak seharusnya menjadikan demonstrasi sebagai alasan untuk menghentikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Frasa “Sampai Batas Waktu yang Tidak Ditentukan” Patut Dipertanyakan

Salah satu bagian paling problematis dari pengumuman tersebut adalah penggunaan kalimat “sampai batas waktu yang tidak ditentukan”.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kepastian merupakan bagian penting dari hak masyarakat.

Penghentian pelayanan sementara semestinya disertai penjelasan mengenai alasan, cakupan, perkiraan durasi, mekanisme pelayanan pengganti, serta informasi pemulihan pelayanan.

Ketidakjelasan batas waktu berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelanggan, terutama apabila penghentian tersebut berdampak pada distribusi air bersih.

Apalagi, pelanggan memiliki hubungan pelayanan dengan perusahaan yang disertai kewajiban pembayaran rekening air. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap hak pelanggan ketika pelayanan tidak dapat diberikan sebagaimana mestinya.

Tidak cukup hanya mengumumkan penghentian pelayanan. Manajemen juga harus menjelaskan bagaimana hak masyarakat tetap dipenuhi.

Wali Kota dan DPRD Tidak Boleh Diam

Sebagai perusahaan umum daerah, Perumda Tirta Mangkaluku tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintahan daerah.

Wali Kota Palopo sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Sementara itu, DPRD Kota Palopo memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan BUMD.

Karena itu, persoalan ini tidak semestinya hanya menjadi urusan internal direksi.

Baca Juga:  Usai Lebaran, Kejari Luwu Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah PDAM

Wali Kota Palopo perlu meminta penjelasan kepada manajemen mengenai dasar kebijakan penghentian pelayanan, dampaknya terhadap pelanggan, serta langkah yang ditempuh untuk menjamin keberlangsungan distribusi air bersih.

DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta klarifikasi secara terbuka.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan standar pelayanan atau dugaan maladministrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Jangan Biarkan Masyarakat Menjadi Korban Konflik

Pada akhirnya, persoalan Perumda Tirta Mangkaluku bukan sekadar tentang demonstrasi, direksi, ataupun ketegangan antara pegawai dan mahasiswa.

Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar, yakni hak memperoleh pelayanan air bersih secara layak dan berkelanjutan.

Kritik terhadap manajemen tidak boleh dimaknai sebagai upaya melemahkan perusahaan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik agar perusahaan daerah tetap berjalan sesuai tujuan pendiriannya.

Begitu pula, pembelaan terhadap hak demonstrasi tidak berarti membenarkan tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu keselamatan orang lain.

Kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Akan tetapi, satu hal tidak boleh dikompromikan: masyarakat tidak boleh menjadi korban dari konflik kelembagaan.

Air bersih adalah kebutuhan dasar, bukan alat tawar-menawar dalam konflik. Pelayanan publik adalah kewajiban, bukan fasilitas yang dapat dihentikan sesuka hati.

Perumda Tirta Mangkaluku harus menjelaskan dasar hukum kebijakannya. Pemerintah Kota Palopo harus memastikan hak pelanggan tetap terlindungi. Dan DPRD harus memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah perusahaan daerah bukan hanya terletak pada kemampuan mengelola aset dan pendapatan, melainkan juga pada kesanggupannya menjaga kepercayaan dan memenuhi hak masyarakat yang dilayaninya.

Ketika pelayanan publik berhenti, yang harus pertama kali dipikirkan bukan kenyamanan institusi, melainkan nasib masyarakat yang kehilangan hak atas pelayanan tersebut.

error: Hayo Mau apa?😅