News

Rugikan Pekerja, Aliansi Buruh Sesalkan Blokade Jalan Menuju Masmindo Selalu Berulang, Ancam Buka Paksa

×

Rugikan Pekerja, Aliansi Buruh Sesalkan Blokade Jalan Menuju Masmindo Selalu Berulang, Ancam Buka Paksa

Sebarkan artikel ini

 Eksposindo.com | Aksi penutupan akses jalan umum menuju site Awak Mas Project di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali memicu polemik. Penutupan jalan yang melintasi empat kecamatan ini dinilai janggal, mengingat permintaan tenaga kerja lokal disebut telah terpenuhi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses rekrutmen tenaga kerja di Awak Mas Project telah dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) bentukan pemerintah daerah. Jumlah tenaga kerja lokal yang diterima diklaim telah sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

“Jumlah karyawan masyarakat lokal sudah sesuai dengan kuota yang diberikan,” ujar salah satu sumber.

Namun demikian, aksi blokade masih terjadi di sejumlah titik, salah satunya di Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat. Dampaknya, ribuan pekerja kesulitan mengakses lokasi kerja, mengalami keterlambatan, bahkan berimbas pada pemotongan penghasilan.

“Mereka tutup jalan, kami harus menunggu lama. Ini jalan milik pemerintah daerah, sementara tuntutan mereka sebenarnya sudah diakomodir,” ungkap seorang karyawan, Minggu (5/4/2026).

Baca Juga:  Pemerintah Kec. Bara Palopo Luncurkan "Si Muda" Program Layanan Publik Berbasis Android

Tidak hanya menghambat mobilitas pekerja, aksi tersebut juga berdampak pada distribusi logistik dan pasokan bahan bakar (fuel) ke area operasional. Sejumlah kendaraan pengangkut logistik dilaporkan tidak dapat melintas, sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan aktivitas operasional di lapangan.

Perusahaan pengelola proyek, PT Masmindo Dwi Area (MDA), diketahui telah menjalankan proses rekrutmen sesuai mekanisme yang disepakati bersama pemerintah daerah melalui Pokja, guna memastikan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Ketua Asosiasi Buruh Tanah Luwu (ABTL), Zainuddin, mengecam keras aksi blokade tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak lagi mencerminkan penyampaian aspirasi, melainkan telah mengganggu kepentingan publik secara luas.

Zainuddin mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk bersikap tegas dan tidak melakukan pembiaran terhadap aksi yang dinilai merugikan masyarakat dan pekerja.

“Kalau tidak ada penertiban, ini bisa memicu gesekan antarwarga. Kami tidak ingin itu terjadi, tapi kondisi di lapangan sudah sangat merugikan banyak pihak,” tegasnya.

Baca Juga:  Dorong UMKM Desa Naik Kelas, MDA Latih 42 Pelaku Usaha melalui Resota UMKM

Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi persuasif seharusnya menjadi jalan utama dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mekanisme penerimaan tenaga kerja telah disepakati melalui Pokja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

Lebih lanjut, Zainuddin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi konflik jika kondisi ini terus berlanjut. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tindakan pembukaan paksa akses jalan oleh pekerja yang terdampak.

“Jangan sampai karyawan yang hendak bekerja justru terhalang dan memicu tindakan spontan di lapangan. Ini bisa berbahaya,” ujarnya.

Di tengah tuntutan yang disebut telah terakomodasi, muncul dugaan adanya motif lain di balik aksi blokade tersebut. Publik mulai mempertanyakan apakah aksi ini murni aspirasi masyarakat atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Sejumlah indikasi mengarah pada dugaan praktik jual beli jatah tenaga kerja dalam proses rekrutmen, di mana tekanan melalui blokade diduga dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga:  Di Tengah Pemalangan Jalan di Rante Balla, Ada Karyawan yang Cemas Masa Depan dan Keluarganya

Situasi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum guna memastikan tidak adanya praktik yang merugikan masyarakat luas.

“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Jalan umum tidak boleh dijadikan alat tekanan untuk kepentingan pribadi,” pungkas Zainuddin.

Zainuddin menyampaikan jika aksi ini sudah berulang kali jangan sampai perusahaan juga mengambil tindakan tegas bagi pekerja yang lambat atau tidak masuk kerja akibat aksi ini.

“Jangan sampai karyawan dikenakan sanksi atau bahkan pemecatan karena kondisi yang bukan kesalahan mereka,” tambahnya.

Hingga saat ini, situasi di lapangan masih memanas. Masyarakat pun menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan ketertiban serta mencegah potensi konflik yang lebih besar. (*)

error: Hayo Mau apa?😅