Eksposindo.com | Ratusan guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mengaku belum menerima gaji sejak resmi dilantik pada akhir 2025.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik, terutama karena mereka tetap menjalankan tugas seperti biasa tanpa kejelasan pembayaran hak sejak awal masa kerja.
Salah seorang guru berinisial Y (28) mengatakan, hingga kini gaji mereka belum dibayarkan meski telah aktif mengajar dan menjalankan kewajiban di sekolah.
“Gaji kami belum dibayarkan sejak dilantik,” ujar Y, Kamis (26/3/2026).
Diketahui, para guru dan tenaga kependidikan tersebut menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada 23 Desember 2025, dengan masa kerja terhitung mulai 1 November 2025. Namun, selain belum menerima gaji, mereka juga belum mengantongi perjanjian kerja yang memuat rincian hak dan kewajiban sebagai PPPK paruh waktu.
Para guru dan tendik mengaku telah berupaya memperjuangkan hak mereka sejak Januari 2026. Upaya itu dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk audiensi dengan DPRD Kota Palopo bersama Forum Honorer Kota Palopo, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta perwakilan PPPK.
“Kami sudah empat kali audiensi di DPRD bersama berbagai pihak, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan terkait pembayaran gaji kami,” kata Y.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palopo, Sainal Sahid, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti surat edaran relaksasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia menjelaskan, melalui kebijakan terbaru tersebut, pembayaran honorarium PPPK paruh waktu nantinya akan dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dengan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.
“Dinas Pendidikan telah menyampaikan ke satuan pendidikan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembayaran honorarium melalui dana BOSP sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran relaksasi,” ujar Sainal.
Menurut dia, mekanisme itu tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palopo harus terlebih dahulu menyampaikan kondisi fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai dasar penguatan anggaran, termasuk skema pembagian beban (sharing) dengan APBD.
Sainal menambahkan, keterlambatan pembayaran honorarium disebabkan adanya perubahan regulasi. Sebelumnya, honor tenaga tersebut masih dapat diakomodasi melalui dana BOSP. Namun, setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026, pembayaran honor bagi PPPK paruh waktu yang telah berstatus ASN tidak lagi diperbolehkan melalui skema sebelumnya.
“Perubahan aturan ini membuat penganggaran di awal tahun tidak sempat dilakukan karena sebelumnya mereka masih ter-cover melalui dana BOSP saat berstatus honorer,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palopo, jumlah PPPK paruh waktu yang terdampak mencapai sekitar 410 orang. Rinciannya, sebanyak 215 orang merupakan tenaga guru, sedangkan 195 lainnya adalah tenaga administrasi di satuan pendidikan.
Meski demikian, Sainal memastikan pemerintah daerah tengah mengupayakan percepatan pembayaran hak para tenaga pendidik tersebut. Ia menyebut, proses administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat saat ini masih berjalan.
“Kami upayakan dalam waktu dekat ini, setelah seluruh proses administrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat selesai,” katanya.
Ia juga mengimbau para guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa, termasuk kembali aktif setelah libur Ramadan. Menurut dia, kedisiplinan tetap diperlukan agar proses administrasi dan pencairan tidak terkendala.
“Harapan kami, mereka tetap melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah. Kami pastikan hak mereka akan dibayarkan,” ujar Sainal.














