Opini

Satgas Demo, Potret Kedunguan Pemprov Sulsel

×

Satgas Demo, Potret Kedunguan Pemprov Sulsel

Sebarkan artikel ini

Oleh : Andrie Islamuddin

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberi reaksi berlebihan terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan Masyarakat Tana Luwu demi memperjuangkan aspek kesejahteraan melalui Tuntutan Pembentukan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

Alih-alih ingin meredam aksi massa,  Pembentukan Satgas (Satuan Tugas) Khusus untuk menangani demonstrasi di Tana Luwu  bukanlah respons yang “tepat” jika dilihat dari prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengelolaan konflik sosial.

Kebijakan merespon aksi-aksi demonstrasi atas tuntutan DOB Luwi Tengah dan  Provinsi Luwu Raya terkesan otoriter, salah sasaran dan terkesan Gubernur Sulsel tidak fokus, hanya mengeluarkan kebijakan semu, bahkan tidak pro atas upaya peningkatan pelayanan publik di Luwu Raya yang nota bene menjadi harapan dalam konsep Walfare State.

Akar utama masalah demonstrasi biasanya adalah isu kebijakan atau tuntutan dari sisi pelayanan  publik. Membentuk Satgas Demo tidak lebih hanya berfokus pada gejala (demonstrasinya) ketimbang daripada penyebab (materi tuntutannya). Ini terkesan sebagai upaya mengontrol ketimbang menyelesaikan masalah

Baca Juga:  Perwira Humanis dan Sederhana, Arisandi Adalah Sosok Polisi Yang Diidamkan Masyarakat

Kebijakan Gubernur akan membentuk Satgas Demo juga menghadirkan Stigma Negatif bahkan cenderung  Represif. Istilah “Satgas Demo” langsung mengasosiasikan fungsi penindasan atau pembubaran paksa. Kondisi ini memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, meningkatkan tensi, dan berpotensi melanggar HAM atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin UUD 1945

Selanjutnya, Kehadiran Satgas Demo berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan. Satgas semacam ini berisiko menjadi alat untuk membungkus kritik, mengintimidasi aktivis, atau membatasi ruang demokrasi, apalagi jika aturan mainnya tidak jelas dan tidak transparan

Hal yang paling penting, kehadiran Satgas Demo cenderung menganggap remeh dan mengabaikan Peran Institusi yang sudah ada yaitu Polri (khususnya Brimob dan Dalmas) yang sudah memiliki fungsi pengamanan dan pengaturan demonstrasi. Membentuk Satgas Demo  bisa tumpang tindih, tidak efisien, dan menimbulkan kebingungan komando

Baca Juga:  Anggota DPRD Luwu Turun ke Jalan, Suarakan Pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya di Mimbar Orasi Silu Raya

Dan yang paling berefek negatif atas kehadiran Satgaa Demo justru Memperkeruh Suasana: Bisa dipersepsikan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aksi unjuk rasa yang sah, sehingga justru memicu eskalasi dan radikalisasi protes

Gubernur Sulsel adalah Pemerintwh resmi yang mana memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat negara, dan pengayom serta pelayan masyarakat.

Sejatinya situasi ini dapat disikapi oleh Andi Sudirman Sulaiman dengan pendekatan kedua hal tersebut

Sehingga bukan Satgas Demo yang harua ia bentuk melainkan SATGAS DIALOG DAN MEDIASI TUNTUTAN DOB di LUWU RAYA

Satgas ini nantinya bukan mebjadi Satgas ‘Pemukul Mundur’  aksi demo alan tetapi menjadi  Jembatan dialog permanen antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aparat keamanan untuk mencegah kekerasan dan mencari solusi, maka itu bisa positif.

Jika SATGAS DEMO betul betul terbentuk, maka srbagai bagian kecil dari Wija To Luwu saya menyatakan Gubernur Sulsel ASS yang terlihat santun dan religius terkesan tidak di impelementasikan dalam hal pengambilan kebijakan publik

Baca Juga:  Netralitas Pemuka Agama: Pilar Utama Dalam Menghadapi Dinamika Pilkada

Pada aspek demokratis anda juga tidak pantas menyandang sosok pemimpin demokratis serta mengingkari suara rakyat karena seingat saya Pada Pilgub 2024 lalu ASS mendulang suara signifikan di Luwu Raya

Terakhir… Pak Gubernur

Dari aspek Budaya Sulsel dan Luwu Raya pada khususnya. Kita semua memegang tiga falsafah leluhur Bugis Makassar,  Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi yang menekankan hubungan harmonis antar manusia.

Sipakatau: Memanusiakan manusia; saling menghormati dan menghargai martabat sesama.

Sipakainge: Saling mengingatkan; menegur dengan baik jika ada yang salah atau lupa

Sipakalebbi: Saling memuliakan/menghargai; memberikan pujian/penghargaan atas kelebihan orang lain, bukan menjatuhkan.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang santun, toleran, dan damai dan SATGAS DEMO sungguh jauh dari pendekatan Nilai Budaya Leluhur Bugis Makassar….

Wallahu Alam Bisshawab

error: Hayo Mau apa?😅