Eksposindo.com | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang oknum jaksa gadungan berinisial AM alias Pung bersama seorang PPPK Paruh Waktu pada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan (BPBPK Sulsel) berinisial R, pada Jumat (9/1/2026).
OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya pihak yang mengatasnamakan jaksa Kejati Sulsel dan menjanjikan pengurusan penanganan perkara serta penerimaan CPNS dengan imbalan sejumlah uang.
Kasus ini bermula pada Mei 2025, pasca konferensi pers dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif periode 2022–2023 di Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Terduga pelaku AM, dibantu R, mendatangi rumah korban IS di Jalan Andi Djemma, Makassar. Dalam pertemuan itu, R meyakinkan korban bahwa AM adalah jaksa Kejati Sulsel yang mampu menghentikan penanganan perkara yang tengah ditangani Pidsus Kejati Sulsel.
Atas klaim tersebut, para pelaku meminta imbalan Rp45.000.000 yang dibayarkan secara bertahap melalui transfer bank dan tunai. Selain itu, korban juga didorong untuk mengaburkan harta kekayaandengan mentransfer dana dari rekening korban ke rekening AM serta melakukan penarikan tunai sebagai upaya perintangan penyidikan. AM juga diketahui berupaya menghubungi pejabat terkait melalui aplikasi pesan singkat dalam perkara lain yang masih dalam penyidikan Tim Pidsus Kejati Sulsel.
Tak hanya itu, AM juga menawarkan jasa meluluskan anak korban (IB) menjadi CPNS Kejaksaan RI formasi Jaksa. Untuk meyakinkan korban, AM melakukan berbagai kebohongan, di antaranya:
• Meminta uang secara bertahap sejak Juni hingga Oktober 2025 dengan total Rp170.000.000.
• Meminta Rp5.000.000 untuk biaya pembuatan seragam dinas Kejaksaan.
• Meminta Rp5.000.000 untuk biaya tiket pesawat dan akomodasi hotel di Jakarta.
• Bahkan meminta uang “kedukaan” sebesar Rp10.000.000 dengan dalih anaknya meninggal dunia.
Atas perbuatannya, AM dan R diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait tindakan menghalangi penyidikan (obstruction of justice).
Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap oknum internal maupun eksternal Kejaksaan yang menjanjikan kemudahan pengurusan perkara atau penerimaan pegawai (PNS/PPPK) dengan meminta sejumlah uang.
“Kami menegaskan bahwa Kejaksaan tidak pernah memungut biaya dalam penanganan perkara maupun dalam proses penerimaan CPNS atau PPPK. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Kejati Sulsel dalam menjaga marwah institusi serta menindak tegas setiap pihak yang mengatasnamakan jaksa untuk melakukan penipuan dan perintangan penyidikan,” tegas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi.














