Eksposindo.com | Ketua Yayasan Lestari Alam, Ismail Ishak, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran dan pengumpulan data terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota dewan dalam kemitraan dengan perusahaan.
Menurut Ismail, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya lembaganya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya di sektor pertambangan dan Industri yang selama ini kerap memicu polemik sosial dan lingkungan.
“Kami tidak ingin hanya berspekulasi. Saat ini kami sedang menelusuri dan mengumpulkan bukti-bukti yang valid untuk memastikan apakah benar ada anggota dewan yang memiliki atau terlibat langsung dengan perusahaan-perusahaan yang ada,” jelas Ismail, Sabtu (9/11/2025).
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jernih terkait dugaan konflik kepentingan di antara para pejabat publik, terutama ketika kebijakan dan keputusan yang diambil berpotensi berdampak langsung pada kehidupan warga dan lingkungan.
“Kalau memang benar ada wakil rakyat yang perusahaannya menjadi subkontraktor dalam perusahaan, maka publik harus tahu. Itu penting agar masyarakat bisa menilai sejauh mana independensi mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Ismail menyebut bahwa tim Yayasan Lestari Alam kini fokus mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan yang ada serta menelusuri struktur kepemilikan dan afiliasi bisnis di baliknya. Penelusuran itu, kata dia, mencakup dokumen legalitas, akta perusahaan, dan data perizinan yang dapat diakses secara publik.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah aktivis lingkungan dan lembaga pemantau kebijakan publik untuk memperkuat validitas data sebelum hasil temuan diumumkan ke masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap informasi yang kami sampaikan nanti berbasis fakta dan data hukum yang kuat. Tidak boleh ada tuduhan tanpa dasar, tapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Yayasan Lestari Alam, yang selama ini dikenal aktif mengawal isu lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, berharap hasil investigasi ini dapat menjadi dasar bagi publik dan lembaga berwenang untuk menegakkan prinsip transparansi, etika jabatan, dan integritas publik.
“Kami tidak punya kepentingan politik apa pun. Ini murni demi keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Rakyat berhak tahu siapa yang benar-benar berpihak pada mereka,” tutup Ismail.
Langkah Yayasan Lestari Alam ini diperkirakan akan membuka babak baru dalam pengawasan publik terhadap perusahaan yang ada di tengah meningkatnya kecurigaan masyarakat atas tumpang tindih kepentingan antara pejabat publik dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mulai beroperasi. (*)














