Eksposindo.com | Yayasan Lestari Alam Luwu (YLAL) kembali menyoroti praktik yang dinilai mencederai integritas lembaga legislatif. Mereka menemukan adanya dugaan oknum anggota Dewan yang merangkap sebagai kontraktor atau penyedia barang dan jasa di beberapa perusahaan.
Menurut Ketua YLAL, Ismail Ishak, praktik tersebut berpotensi besar melanggar kode etik dan menimbulkan konflik kepentingan yang serius. âBagaimana mungkin seorang wakil rakyat yang seharusnya mengawasi aktivitas industri justru menjadi bagian dari bisnisnya? Ini bukan hanya soal moral, tapi juga soal hukum dan integritas lembaga,â tegas Ismail, dalam keterangan persnya, Selasa (29/10/2025).
Yayasan tersebut menilai bahwa praktik rangkap profesi ini telah melanggar sejumlah aturan.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 400 ayat (2) menegaskan bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, termasuk keterlibatan dalam proyek pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan tugas pengawasan mereka.
Selain itu, Kode Etik anggota dewan juga secara tegas mengatur bahwa setiap anggota dewan wajib menjaga martabat dan kredibilitas lembaga dengan tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok.
âEtika legislatif itu bukan formalitas. Ketika seorang anggota dewan terlibat langsung dalam bisnis sebuah perusahaan, maka fungsi kontrolnya otomatis lumpuh. Bagaimana ia bisa kritis terhadap perusahaan yang justru memberinya keuntungan?â tambah Ismail
Beberapa aturan lain, termasuk pandangan dari pejabat publik di daerah lain, menegaskan hal serupa. Mereka menyebut bahwa anggota dewan tidak diperkenankan berprofesi sebagai kontraktor karena berpotensi menimbulkan conflict of interest dengan jabatan publik yang diemban.
Yayasan Lestari Alam Luwu menguraikan jika hal itu benar-terjadi maka setidaknya empat bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi akibat praktik ini:
- Konflik Kepentingan
Anggota dewan yang menjadi kontraktor di perusahaan tambang berisiko lebih memprioritaskan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
- Penyalahgunaan Wewenang
Jabatan politik sering kali membuka akses terhadap jaringan kekuasaan, yang dapat digunakan untuk mempercepat perizinan atau meloloskan proyek bagi perusahaan tertentu.
- Penurunan Kepercayaan Publik
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat ketika melihat wakil rakyat terlibat dalam bisnis yang seharusnya diawasi. âRakyat bisa berpikir, apakah kebijakan yang dibuat demi publik, atau demi perusahaan tempat dia bekerja?â ujarnya.
- Pelanggaran Sumpah Jabatan
Dalam sumpahnya, anggota dewan berjanji untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Menjadi kontraktor bagi sebuah perusahaan berarti mengkhianati janji tersebut.
Dalam hal ini Ismail Ishak mendesak perusahaan untuk lebih transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa, agar tidak terjadi kolusi dengan pejabat publik.
âIntegritas wakil rakyat adalah benteng terakhir keadilan di daerah. Kalau benteng itu retak karena uang perusahaan, maka rakyat akan kehilangan harapan,â tutup Ismail Ishak dalam pernyataannya.














