Eksposindo.com | Proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), perusahaan smelter nikel di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menuai sorotan tajam dan kecaman keras dari masyarakat setempat.
Warga menilai, seleksi yang dilakukan perusahaan yang berada di bawah naungan Kalla Group itu tidak transparan, sarat kejanggalan, dan diduga kuat melibatkan praktik “orang dalam”.
Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan warga lokal yang telah mengajukan lamaran kerja ke PT BMS mengaku tidak mendapat kejelasan terkait hasil seleksi. Ironisnya, sejumlah nama dari luar daerah justru diterima bekerja sebagian di antaranya disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan pihak perusahaan maupun oknum yang berpengaruh di internal PT BMS.
“Kami menduga adanya indikasi permainan orang dalam. Ini jelas tidak adil bagi anak-anak muda yang sudah melamar dengan harapan besar,” ungkap Dicky, warga Bua, kepada media, Rabu (22/10/2025).
Menurut Dicky, praktik semacam ini mencerminkan arogansi perusahaan yang hanya memanfaatkan sumber daya alam daerah tanpa memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk berkembang.
“Perusahaan beroperasi di tanah kami, tapi masyarakat lokal disingkirkan. Kalau proses rekrutmen saja sudah kotor, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa mereka membawa manfaat?” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menegaskan, PT BMS semestinya menjadi motor pembangunan ekonomi lokal, bukan justru menciptakan ketimpangan baru. Masyarakat Bua, kata Dicky, memiliki banyak pemuda berpendidikan yang siap bekerja, namun kerap terpinggirkan karena tidak punya “orang dalam”.
“Banyak anak muda di sini yang rela keluar biaya besar, bolak-balik Bua–Belopa untuk urus berkas, tapi hasilnya nihil. Padahal pengumuman awal jelas mencantumkan prioritas untuk warga lokal,” tambahnya.
Lebih jauh, warga menilai PT BMS telah mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan semangat keadilan sosial dalam otonomi daerah, yang seharusnya menempatkan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama.
“Pemerintah daerah seharusnya tidak menutup mata. Mereka wajib memastikan setiap perusahaan yang beroperasi di Luwu memberi kesempatan kerja yang adil bagi warga setempat, bukan membiarkan permainan orang dalam mengatur semuanya,” tegas Dicky.
Kekecewaan warga pun semakin meluas, karena sebagian besar berharap keberadaan perusahaan besar seperti PT BMS dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di daerah. Namun kenyataannya, mereka justru merasa seperti “penonton di tanah sendiri”.
“Kalau begini terus, PT BMS hanya jadi alat eksploitasi yang menguntungkan segelintir orang, sementara kami tetap hidup dalam ketimpangan dan kehilangan hak atas tanah kami sendiri,” pungkas Dicky dengan nada getir.














