News

Aktivis Dorong Kejari Luwu Selidiki Laporan Keuangan Desa di Ponrang Selatan, yang Diduga Dibuat Tersangka AR

×

Aktivis Dorong Kejari Luwu Selidiki Laporan Keuangan Desa di Ponrang Selatan, yang Diduga Dibuat Tersangka AR

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu resmi menetapkan tiga perangkat Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022–2024.

Tiga tersangka tersebut yakni AN (Kepala Desa Lampuara), AR (Sekretaris Desa), dan R (Bendahara Desa)

Menurut Zulmar, ketiga tersangka, ditetapkan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah serta hasil gelar perkara yang menyimpulkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu melalui Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor: 700/191/ITDA/PDTT/IX/2025, total kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp239.615.691,” ungkap Kajari Luwu.

Baca Juga:  Penerima BLT DD di Desa Buntu Matabbing di Hapus Jika Kedapatan Shalat Jum'at dan Tarwih Berjamaah

Dari hasil penyidikan, ketiga tersangka diduga bekerja sama dalam memanipulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa, khususnya dalam kegiatan fisik dan pembayaran upah harian pekerja (HOK). Laporan administrasi yang mereka buat berbeda jauh dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan.

Modus yang digunakan antara lain mencantumkan nama tukang fiktif, memalsukan tanda tangan, serta membuat laporan pengeluaran palsu untuk kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

“Hasil penyidikan menunjukkan adanya rekayasa sistematis dalam penyusunan laporan keuangan desa. Kami menemukan adanya selisih signifikan antara data administrasi dan fakta lapangan,” tambah Zulmar.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, AR selaku Sekretaris Desa Lampuara dikenal sangat mahir menyusun laporan keuangan desa. Bahkan, AR diduga sering diminta membantu penyusunan laporan keuangan di sejumlah desa lain di Kecamatan Ponrang Selatan dan sekitarnya.

Baca Juga:  Direktur Beserta Manajemen RSUD Batara Guru Berikan penghargaan Kepada Pimpinan dan petugas UTD

Seorang sumber menyebutkan bahwa AR memiliki jaringan antarperangkat desa dalam pembuatan laporan keuangan Dana Desa. Pola yang digunakannya diduga serupa dengan praktik di Desa Lampuara, yakni manipulasi data dan upah fiktif (HOK) yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

“AR ini pandai menyusun laporan dan sering diminta bantu desa lain, tapi kami menduga  cara yang dipakai hampir sama, rekayasa data, pemalsuan tanda tangan, dan upah fiktif,” ujar sumber tersebut.

Melihat modus yang terungkap, aktivis LPN-RI, Zain mendesak agar Kejaksaan Negeri Luwu melakukan audit terhadap desa-desa lain yang laporan keuangannya diduga dibuat oleh AR. Dugaan praktik serupa dikhawatirkan telah terjadi di beberapa wilayah lain di Kabupaten Luwu.

Baca Juga:  MDA dan Pemda Luwu Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla di Latimojong

“Dari data yang kami himpun di lapangan jika setidaknya ada 10 Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Ponrang Selatan laporan keuangannya diduga dibuatkan oleh AR atau Sekdes Lampuara” ucapnya.

Kejari Luwu menegaskan bahwa proses hukum masih akan terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.

Kasus ini menambah daftar panjang penyalahgunaan Dana Desa yang mencoreng upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

error: Hayo Mau apa?😅