News

Legislatornya Diduga Tersandung Kasus Hukum, PKB Luwu Ambil Sikap Tegas, SPB Terancam Di-PAW

×

Legislatornya Diduga Tersandung Kasus Hukum, PKB Luwu Ambil Sikap Tegas, SPB Terancam Di-PAW

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Luwu akhirnya mengambil sikap tegas terhadap SPB, anggota DPRD Luwu dari Fraksi PKB yang diduga terlibat kasus hukum dan kerap mangkir dari tugas kedewanan.

SPB dilaporkan tidak hadir dalam kegiatan reses dan jarang terlihat di kantor DPRD Luwu tanpa memberikan keterangan resmi. Hal ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan, baik di internal partai maupun dari masyarakat pemilih di daerah konstituennya.

Wakil Ketua DPC PKB Luwu, Sunaryo Mande, membenarkan bahwa partai telah melayangkan surat teguran kepada SPB.

“Surat teguran sudah kami kirimkan ke yang bersangkutan. Itu berkaitan dengan ketidakhadiran saat reses dan laporan jarangnya dia masuk kantor,” ujar Sunaryo, Senin (21/7/2025).

Baca Juga:  Tim Ekspedisi Patriot IPB University Dukung Penyusunan AD/ART Koperasi Desa Merah Putih di Luwu Timur

Sunaryo menegaskan, jika surat tersebut tidak ditanggapi, maka partai akan menindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi dengan menyampaikan laporan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

“Kalau surat teguran ini tidak ditanggapi, kami akan bersurat ke DPW dan DPP. Bila seluruh tahapan tidak diindahkan, maka SPB bisa diproses untuk PAW (Pergantian Antar Waktu),” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila dugaan kasus hukum yang menjerat SPB terbukti dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka proses PAW akan langsung dilakukan tanpa menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan.

Baca Juga:  Oknum Anggota DPRD Luwu ‘SPB’ Disidik, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat

“Apalagi kalau kasus hukumnya terbukti, maka proses PAW bisa langsung berjalan. Tidak ada toleransi bagi kader yang mencederai kepercayaan publik dan merusak nama baik partai,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Luwu, Sulaiman Ishak, mengonfirmasi bahwa SPB memang hanya sesekali terlihat hadir di kantor DPRD. Ia menduga ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan masalah hukum yang tengah diselidiki Kejaksaan.

“Kami akan memproses jika ada pelanggaran kedisiplinan atau etik sebagai anggota DPRD. BK memiliki kewenangan untuk itu,” ucap Sulaiman.

Dari pihak Kejaksaan, Kasi Intelijen Kejari Luwu, Andi Ardiaman, sebelumnya membenarkan bahwa sedang berlangsung penyelidikan terhadap sebuah perkara. Namun, ia belum membeberkan nama-nama yang terlibat karena masih dalam tahap penyelidikan (lidik).

Baca Juga:  Ratusan Warga Bua Geruduk Pabrik PT BMS, Protes PHK dan Rekrutmen yang Dinilai Tak Transparan

Ketidakhadiran SPB dalam masa reses juga menuai kritik dari konstituen di daerah pemilihannya. Warga mulai mempertanyakan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat yang seharusnya hadir dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Jika proses internal partai dan penyelidikan hukum terus bergulir, SPB berpotensi menjadi legislator pertama dari PKB Luwu yang di-PAW dalam periode ini akibat persoalan kedisiplinan dan dugaan pelanggaran hukum.

Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada respons SPB terhadap surat teguran partai dan hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. (*)

error: Hayo Mau apa?😅