News

“Ada Udang di Balik Batu” Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Nilai Sikap Masmindo dan Pemprov Sulsel Tak Konsisten, Pengusaha Lokal Dimarjinalkan

×

“Ada Udang di Balik Batu” Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi Nilai Sikap Masmindo dan Pemprov Sulsel Tak Konsisten, Pengusaha Lokal Dimarjinalkan

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Ketua Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi, Ismail Wahid, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan PT Masmindo Dwi Area dalam proses tender pengadaan makanan di perusahaan tambang emas tersebut. Tender yang dimenangkan oleh Perseroda Sulawesi Selatan dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap pengusaha lokal di Luwu.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh PT Masmindo Dwi Area yang memenangkan Perseroda Sulawesi Selatan adalah bentuk marjinalisasi terhadap pengusaha lokal. Ini sangat mengecewakan,” ujar Ismail Wahid dalam pernyataannya, Minggu (22/6/2025).

Ismail mengungkapkan, pihaknya selama ini sangat terbuka dan mendukung investasi PT Masmindo di Luwu, dengan harapan perusahaan tambang tersebut akan memberi ruang sebesar-besarnya bagi keterlibatan pengusaha lokal. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.

“Kami selama ini sangat wellcome terhadap kehadiran PT Masmindo. Tapi nyatanya, justru mereka menganak-tirikan perusahaan lokal. Masa sih sedikit-sedikit yang kerja orang luar? Apa memang Luwu hari ini tak punya pengusaha lokal?” lanjutnya.

Ia menegaskan, aliansi yang dipimpinnya akan terus mengawal kebijakan investasi di daerah agar tidak menjadi ladang keuntungan bagi pihak luar semata. Menurutnya, jika tidak ada keberpihakan terhadap pengusaha lokal, maka kehadiran investasi besar seperti tambang hanya akan memperparah ketimpangan ekonomi dan meminggirkan masyarakat setempat.

Isu ini menambah panjang daftar kritik terhadap PT Masmindo Dwi Area. Ismail Wahid meminta PT Masmindo dan seluruh entitas yang terlibat dalam proyek tambang di Luwu agar lebih menghargai potensi lokal, bukan justru terus meminggirkan mereka.

“Kami tidak menolak investasi, tapi kami menolak ketidakadilan. Pengusaha lokal bukan anak tiri di negeri sendiri. Sudah saatnya suara masyarakat Luwu didengar dan dihargai,” pungkas Ismail.

Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi berencana menyurati pihak-pihak terkait, termasuk DPRD dan pemerintah daerah, untuk mendesak evaluasi ulang atas proses tender dan kebijakan rekrutmen serta kerja sama di tubuh PT Masmindo Dwi Area.

Ketua Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi, Ismail Wahid, tidak hanya melayangkan kritik kepada PT Masmindo Dwi Area terkait pemenang tender pengadaan makanan yang dinilai memarjinalkan pengusaha lokal, namun juga turut menyoroti sikap Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang dianggap tidak konsisten dalam menangani isu tambang emas di Luwu.

Baca Juga:  Terima Dirumahkan, Karyawan BMS Berharap Tak Berujung PHK

Menurut Ismail, pada awalnya Gubernur terlihat vokal dalam mengkritisi keberadaan tambang emas milik PT Masmindo Dwi Area, termasuk menolak potensi kerja sama perusahaan tersebut dengan perusahaan asing Freeport-McMoRan. Namun, belakangan, sikap Gubernur dinilai melemah dan tidak menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat dan pengusaha lokal.

“Dulu Gubernur sangat keras menyuarakan penolakan terhadap tambang emas dan mempertanyakan metode tambang terbuka serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Tapi pada akhirnya, semua itu seperti hilang arah. Kritiknya tak lagi terdengar, dan seakan memberi jalan kepada proyek tambang ini untuk terus berjalan tanpa kendala berarti,” tegas Ismail dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

Ismail menilai, sikap inkonsistensi seperti ini justru menambah keraguan publik terhadap keberpihakan pemerintah provinsi. Ia mengatakan, jika benar-benar peduli pada masyarakat dan lingkungan, seharusnya Gubernur berdiri tegak bersama rakyat, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan sesaat yang tidak diikuti dengan tindakan konkret.

“Kami kecewa. Masyarakat Luwu menaruh harapan pada sikap tegas pemerintah terhadap investasi yang merugikan daerah. Tapi faktanya, setelah kritik dilontarkan, tak ada tindak lanjut yang jelas. Ini yang kami sebut tidak konsisten,” lanjutnya.

Ia juga mempertanyakan apakah komitmen Gubernur terhadap penguatan pengusaha lokal hanyalah retorika semata. Sebab, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengusaha luar tetap lebih diutamakan, bahkan dalam urusan pengadaan makanan yang seharusnya bisa diberikan kepada pelaku usaha kecil-menengah (UMKM) lokal.

Ismail menyerukan agar pemerintah provinsi dan daerah benar-benar meninjau ulang seluruh proses kerja sama dan kontrak PT Masmindo, termasuk memastikan bahwa pengusaha lokal mendapat ruang yang adil dalam setiap peluang usaha yang muncul dari aktivitas pertambangan di Luwu.

“Kalau pemerintah tidak bisa jadi pelindung masyarakat dan pengusaha lokal, lalu siapa lagi? Jangan sampai tambang ini menjadi berkah hanya bagi segelintir elit dan pengusaha luar, sementara rakyat di Luwu hanya jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.

Baca Juga:  BASARNAS Putuskan Mulai Lakukan Pencarian Orang Hilang Besok Pagi di Sungai Paremang Kamanre

Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi berencana menggalang dukungan masyarakat sipil dan akademisi untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam aktivitas investasi tambang, serta mendorong konsistensi sikap dari para pemimpin daerah demi keberlanjutan dan keadilan sosial di Tana Luwu.

Dilansir dari HeraldSulsel, jika PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulsel menjalin kerjasama dengan PT Masmindo Dwi Area yang pernah disorot Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Kedua perusahaan ini menjalin kerjasama dalam bidang BBM dan Catering.

Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Utama PT SCI, Asradi. dia mengatakan, kerjasama itu berlangsung selama setahun dan telah menandatangani kontrak dengan PT Masmindo Dwi Area pada Juni ini.

“Sudah (MoU), itu hari di Claro (salah satu hotel di Makassar),” kata Asradi, Senin, 23 Juni 2025.

Dia menyebut, kerjasama dalam bidang penyediaan makanan ini akan berjalan selama setahun sebanyak 500 pack, sementara untuk BBM sebanyak 600.000 liter solar dalam waktu yang sama.

“Untuk sementara hanya 500 pack (makanan) untuk jangka waktu 1 tahun, solar juga untuk 1 tahun dengan total 600 ribu liter,” jelas Asradi.

Diketahui, PT Masmindo Dwi Area bergerak di bidang pertambangan emas. Perusahaan ini fokus pada pengembangan Proyek Awak Mas di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT Masmindo Dwi Area adalah perusahaan patungan antara PT Indika Energy Tbk (INDY) dan Nusantara Resources (NUS), dengan kepemilikan saham masing-masing 25% dan 75%.

Mereka juga bekerja sama dengan Petrosea dalam proyek ini. Proyek Awak Mas memiliki cadangan emas yang cukup besar, sekitar 1,5 juta ounces.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pernah menyoroti PT Masmindo Dwi Area pada April 2025 lalu.

Ia menyoroti rencana kerjasama antara PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas berskala besar dengan metode Open Pit di wilayah Kabupaten Luwu.

Andi Sudirman menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, yang disebut-sebut akan membentuk kubangan raksasa layaknya tambang Freeport di Timika, Papua.

Baca Juga:  Tertibkan PETI di Bajo Barat, Polisi Sita 21 Unit Excavator, Enam Orang Pelaku Serta Emas Ratusan Gram

“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya. Ini menyangkut masa depan lingkungan apalagi jika metode Open Pit dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga tidak sesuai arahan Bapak Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing,” tegas Andi Sudirman dalam keterangan resminya, Senin, 14 April 2025.

Ia menegaskan bahwa kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat. Namun, sebagai kepala daerah, ia merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.

“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan. Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama. Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita,” ujar Andi Sudirman.

“Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal bukan Jakarta apalagi luar. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan,” tambahnya.

Andi Sudirman juga menyinggung persoalan banjir yang masih rutin melanda sejumlah wilayah di Luwu. Menurutnya, pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal telah memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga pemukiman puluhan kilometer.

“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” tutup Andi Sudirman. (*)

error: Hayo Mau apa?😅