Eksposindo.com | Setahun menjelang Pemilu 2024, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Luwu Raya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang sedang dilaksanakan oleh Pantarlih secara serentak sejak 11 Februari hingga 12 April mendatang.
“Semua harus terlibat dan berpartisipasi secara pro aktif dalam kegiatan Coklit ini, agar kesalahan tidak berulang menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 nanti”, kata anggota JaDI Luwu Raya, Suherman di Belopa pada Jumat (24/2/2023).
Sebagai lembaga masyarakat sipil, JaDI Luwu Raya meminta semua pihak terlibat dan bersinergi dalam Coklit data pemilih, mengingat KPU sedang melaksanakan kegiatan Coklit untuk Pemilihan serentak tahun 2024.
Selain itu, petugas pemutakhiran data pemilih akan berkunjung ke rumah warga secara “door to door” untuk melakukan Coklit Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).
Mantan Komisioner KPU Luwu itu menyampaikan, hak pilih masyarakat kerap kali tidak terakomodasi secara utuh. Hal ini disebabkan adanya kesalahan pengelolaan dalam proses pengadministrasian kependudukan yang menjadi sumber pembanding dalam menyusun daftar pemilih.
“Tentunya ini dapat mengakibatkan hilangnya hak pilih masyarakat dan itu bisa perpotensi terjadi pada Pemilu Serentak 14 Februari 2024 mendatang, hingga akan menimbulkan masalah”, ungkapnya.
Untuk mengatasi problem itu, lanjutnya, program mencoklit yang dilakukan oleh KPU patut diapresiasi. Pihak yang terkait langsung dengan data kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), agar membantu dalam hal mengkses data yang akurat.
“Harapannya, pihak terkait senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan sinkronisasi data penduduk yang akan ditetapkan untuk menjadi daftar pemilih tetap nantinya, agar calon pemilih bisa terdata dengan baik dan valid”, tutur alumni Fakultas Ilmu Budaya Unhas ini.
Selain persoalan potensi hilangnya hak pilih, ungkap Suherman, masalah munculnya data pemilih ganda juga harus menjadi perhatian.
Perlu diketahui, pemutakhiran data pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih bisa berpotensi memunculkan data pemilih ganda.
Beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya masalah data pemilih ganda, sebut dia, banyak data baru yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga menyulitkan proses sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selanjutnya, banyak data pemilih tambahan yang belum terdaftar e-KTP, hingga panitia pun akan bekerja dua kali dengan memilah data yang telah merekam e-KTP dan yang belum.
“Masih banyak lagi potensi persoalan lain dalam hal pemutakhiran data pemilih di Pemilu, ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak menjadi masalah nanti,” beber Suherman.
Pihaknya mengimbau, warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan, agar proaktif mendatangi Disdukcapil setempat jika tidak ingin kehilangan hak pilih di Pemilu nanti.
“Dalam sejarah kepemiluan kita, permasalahan data pemilih tidak pernah selesai, apalagi sudah dalam bentuk KTP elektronik. Kredibilitas daftar pemilih menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, ini yang harus diperbaiki,” tambahnya.
Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Tugas Pantarlih akan melakukan pencocokan dan penelitian atau Coklit yakni kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
Berdasarkan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih.
Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU melalui Pantarlih. (*)














