Eksposindo.com | Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty Asmaun, ST, MM, melakukan pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Selasa (13/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Fadriaty meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sekaligus menyerap aspirasi masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan budidaya rumput laut.
Kepala Desa Belopa, Mulyadi Mawi, S.IP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Desa Belopa merupakan wilayah pesisir dengan sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut.
Ia berharap kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait kebutuhan bantuan bagi nelayan dan petani rumput laut.
Menurutnya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu, Asnawir, menyampaikan bahwa terdapat 10 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Luwu.
Ia menilai keberadaan program tersebut merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan kawasan pesisir dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
“Ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan,” menjadi salah satu pesan dalam pembahasan mengenai pengembangan program KNMP di Kabupaten Luwu.
Dalam kesempatan itu, Fadriaty Asmaun menjelaskan bahwa kunjungannya ke Desa Belopa juga berkaitan dengan persoalan aset daerah yang sebelumnya sempat dibahas di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, lokasi pembangunan KNMP tersebut sebelumnya tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, pada saat yang sama, lokasi tersebut juga masih tercatat dalam aset Pemerintah Kabupaten Luwu sehingga sempat terjadi miskomunikasi dalam pencatatan aset.
“Lokasi dan pembangunan KNMP ini sempat dibahas di tingkat provinsi karena adanya miskomunikasi terkait aset daerah. Karena itu, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk turun langsung meninjau lokasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu.
Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi persoalan administrasi aset yang menghambat pelaksanaan program dan pemanfaatan fasilitas bagi masyarakat.
Fadriaty juga menegaskan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program nasional Presiden Republik Indonesia yang perlu mendapat dukungan bersama.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan fisik KNMP menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), bukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena itu, pelaksanaan pembangunan harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta instansi pelaksana program.
Meski demikian, menurutnya, DPRD tetap memiliki peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mendorong koordinasi antarpemerintahan, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
“Dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi nelayan, mengawal pembangunan, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program ini dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia berharap KNMP tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat nelayan.
Karena itu, pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong agar aspirasi nelayan dan petani rumput laut di Desa Belopa mendapat perhatian dalam program pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Dengan dukungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.














