News

Pemalangan Jalan di Latimojong Rugikan Warga, Parengnge Kande Api Tegaskan Tak Akui Kelompok yang Atasnamakan Anak Adat Rante Balla

×

Pemalangan Jalan di Latimojong Rugikan Warga, Parengnge Kande Api Tegaskan Tak Akui Kelompok yang Atasnamakan Anak Adat Rante Balla

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Polemik lahan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, yang turut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI pada 29 September 2026, mendapat tanggapan dari pemangku adat setempat. Parengnge Kande Api, Edy Lembangan, secara tegas membantah memberikan persetujuan maupun pengakuan kepada kelompok yang mengatasnamakan “Anak Adat Rante Balla”.

Edy mempertanyakan legitimasi kelompok tersebut, termasuk kewenangan mereka dalam menyampaikan aspirasi dan membawa persoalan lahan atas nama masyarakat adat Rante Balla.

“Saya tidak pernah merestui dan mengakui keberadaan kelompok yang mengaku sebagai masyarakat adat Rante Balla, apalagi sampai menerbitkan dokumen apa pun terkait Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA),” tegas Edy.

Ia juga menyatakan tidak mendukung langkah pihak-pihak yang membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI dengan mengatasnamakan masyarakat adat Rante Balla.

“Saya tidak mendukung apa yang di Komisi III DPR RI yang mengatasnamakan Masyarakat Adat Rante Balla,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam polemik yang berkembang di wilayah Latimojong. Persoalan yang mencuat bukan hanya menyangkut lahan, tetapi juga mengenai legitimasi representasi masyarakat adat dan pihak yang memiliki kewenangan untuk berbicara atas nama komunitas setempat.

Edy juga menyoroti kesaksian dalam RDP Komisi III DPR RI pada 29 September 2026 mengenai seorang bayi yang disebut terdampak gas air mata.

Baca Juga:  Bagikan Lima Ribu Paket Jelang Idul Fitri, Kades di Luwu Beri Respon Positif, Masmindo Peduli Warga

Menurut Edy, bayi yang dimaksud merupakan cucunya sendiri. Ia mengaku telah mengingatkan sejak awal agar aksi pemalangan tidak dilakukan karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar Rante Balla.

“Di DPR mereka bilang ada bayi yang kena gas air mata. Itu cucu saya! Mereka yang bukan warga Rante Balla datang menutup jalan membawa-bawa orang luar. Sudah saya ingatkan sejak awal supaya mereka tidak melakukan pemalangan karena pasti berdampak kepada warga yang tinggal di sekitar Rante Balla,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ketika peristiwa tersebut terjadi, tim dari PT Masmindo Dwi Area (MDA) disebut membantu mengurus cucunya agar mendapatkan bantuan medis.

“Kejadiannya malah menimpa kami, warga asli Rante Balla. Pas kejadian, malah tim perusahaan MDA yang mengurus cucu saya untuk dapat bantuan medis,” tambah Edy.

Pernyataan tersebut merupakan penuturan Edy mengenai peristiwa yang dimaksud dalam RDP. Adapun kronologi lengkap kejadian dan keterangan dari pihak-pihak terkait masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Selain mempertanyakan legitimasi kelompok yang mengatasnamakan masyarakat adat, Edy menyoroti aksi pemalangan jalan yang menurutnya kembali dilakukan oleh kelompok warga dari luar Rante Balla.

Ia menilai penutupan akses jalan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama warga yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan ekonomi sehari-hari.

Baca Juga:  Masmindo Lanjutkan Program Pemulihan Pasca Banjir

“Mereka bawa orang dari luar Desa Rante Balla dan menutup jalan warga. Padahal warga selama ini menggantungkan pendapatan pada kegiatan ekonomi sehari-hari dari orang yang lewat,” sesalnya.

Menurut Edy, dampak pemalangan mulai dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha kecil. Warung-warung makan disebut mulai sepi pelanggan, sementara beberapa rumah kos milik warga mulai ditinggalkan penghuninya karena situasi yang dinilai kurang aman.

Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin menekan perekonomian masyarakat lokal, khususnya warga yang bergantung pada pergerakan orang dan aktivitas usaha di kawasan Rante Balla.

Edy menilai, penyampaian aspirasi dan perjuangan kepentingan tertentu seharusnya tidak sampai mengorbankan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Ia berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang menghormati keberadaan pemangku adat serta kepentingan warga setempat.

Untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan, Edy berencana menginisiasi pertemuan dengan sejumlah pemangku adat di wilayah Latimojong.

Mereka yang akan diajak berkoordinasi antara lain Parengnge Keppe, Parengnge Lemo, Parengnge Sikapa, Parengnge Tabang, dan Parengnge Pangi.

Sebagai Parengnge Kande Api, Edy juga berencana meminta arahan dari Maddika Ulusalu, Maddika Ponrang, serta para sesepuh adat lainnya sebelum bersama-sama menghadap Kedatuan Luwu.

“Setelah bertemu, kami juga akan meminta arahan dari Maddika Ulusalu, Maddika Ponrang, serta para sesepuh adat lainnya sebelum bersama-sama menghadap Kedatuan Luwu untuk mencari penyelesaian persoalan ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Hasil Verifikasi Gakkum LHK Simpulkan Aktivitas Masmindo Bukan Penyebab Banjir dan Longsor

Menurut Edy, langkah tersebut penting untuk menyatukan pandangan para pemangku adat sekaligus mencari penyelesaian yang dapat diterima masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah lingkar tambang.

Ia berharap musyawarah adat dapat menjadi jalan untuk meredakan ketegangan, memulihkan rasa aman, serta memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Rante Balla tetap berjalan.

Polemik ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang berhak mewakili masyarakat adat dalam menyampaikan tuntutan, terlebih ketika klaim tersebut mendapat bantahan dari pemangku adat setempat.

Di sisi lain, persoalan lahan dan aspirasi masyarakat tetap membutuhkan ruang penyelesaian yang terbuka, objektif, serta menghormati hak-hak pihak yang berkepentingan.

Kejelasan mengenai legitimasi kelompok, kewenangan penerbitan dokumen adat, dan kronologi aksi pemalangan menjadi hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Bagi Edy, kepentingan masyarakat Rante Balla harus menjadi perhatian utama. Ia berharap upaya penyelesaian melalui musyawarah bersama pemangku adat dan Kedatuan Luwu dapat menghasilkan jalan keluar yang tidak merugikan warga.

Sebab, ketika suatu tuntutan disampaikan atas nama masyarakat, kepentingan, keselamatan, serta keberlangsungan kehidupan warga setempat semestinya tetap menjadi prioritas.

error: Hayo Mau apa?😅