News

Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Bupati Luwu Keluarkan Edaran Berlakukan Ganjil-Genap dan Larang Pengisian Berulang

×

Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Bupati Luwu Keluarkan Edaran Berlakukan Ganjil-Genap dan Larang Pengisian Berulang

Sebarkan artikel ini

Eksposindo.com | Pemerintah Kabupaten Luwu memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite menyusul terjadinya kelangkaan serta antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Luwu.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi (rakor) Pemerintah Kabupaten Luwu yang digelar sebagai respons atas banyaknya laporan dan aspirasi masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.

Sebagai langkah penanganan, Pemkab Luwu menerbitkan Surat Edaran tentang pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung Bupati Luwu H. Patahudding dan ditujukan kepada pengelola SPBU, camat, lurah, serta masyarakat.

Kebijakan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran, tepat volume, tepat manfaat, serta dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.

Dalam surat edaran tersebut, pengelola SPBU diminta menyalurkan BBM bersubsidi secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap setiap transaksi, termasuk kelengkapan dokumen dan mekanisme verifikasi yang dipersyaratkan.

Baca Juga:  HUT Bhayamgkara, Polres Palopo Gelar Lomba Perahu Bala

Pemkab Luwu juga menegaskan larangan melakukan pembelian BBM bersubsidi secara berulang atau berlebihan dengan tujuan melakukan penimbunan maupun menjualnya kembali.

Masyarakat juga dilarang melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan kendaraan atau sarana yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Salah satu kebijakan yang diberlakukan Pemkab Luwu adalah penerapan sistem nomor polisi ganjil-genap dalam pembelian BBM bersubsidi.

Pemberlakuan sistem tersebut mulai diterapkan pada Rabu, 23 September 2026, dan akan berlangsung hingga kondisi penyaluran BBM bersubsidi kembali stabil.

Pelaksanaannya mengacu pada nomor polisi kendaraan sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat edaran Pemerintah Kabupaten Luwu.

Pengelola SPBU juga diminta tidak memberikan perlakuan khusus, prioritas, maupun kemudahan kepada pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Baca Juga:  Cegah Pelanggaran Netralitas, Bawaslu Luwu Sampaikan Imbauan Kepada 4.322 ASN dan TNI/Polri

Selain pengelola SPBU, Pemkab Luwu meminta camat dan lurah di seluruh wilayah Kabupaten Luwu ikut aktif melakukan pengawasan.

Camat dan lurah diminta menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada masyarakat sekaligus melakukan pemantauan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.

Apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi, pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta segera melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Luwu dan pihak yang berwenang.

Pengawasan akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah instansi, antara lain Pemerintah Provinsi, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.

Terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, akan dilakukan tindak lanjut administratif sesuai kewenangan serta dapat dikenakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Peringati HUT RI ke-78 Kecamatan Belopa Gelar Pentas Seni dan Olahraga 

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Luwu, Imran, mengatakan surat edaran tersebut telah disebarluaskan kepada seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Luwu.

“Surat edaran ini sudah disebarluaskan ke seluruh SPBU di Kabupaten Luwu dan sudah diteruskan sampai ke pemerintah desa untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat,” ujar Imran, Senin, 21 September 2026.

Ia menambahkan, penerapan kebijakan ganjil-genap mulai berlaku pada Rabu, 23 September 2026, sampai kondisi penyaluran BBM bersubsidi dinyatakan kembali stabil.

Pemkab Luwu mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola SPBU, aparat kecamatan dan kelurahan, masyarakat, operator hingga petugas SPBU, untuk bersama-sama menjaga ketertiban penyaluran BBM bersubsidi.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan, mengurangi antrean, serta memastikan BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.

error: Hayo Mau apa?😅