Eksposindo.com | Kemarahan dan kekecewaan warga Tana Luwu terhadap pemerintah pusat memuncak pada Jumat, 23 Januari 2026. Sejak lama, masyarakat di wilayah Luwu Raya menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan dan membentuk provinsi sendiri. Sejumlah opsi nama mencuat, mulai dari Provinsi Luwu Raya hingga Provinsi Tana Luwu.
Puncak ekspektasi itu diluapkan melalui aksi demonstrasi serentak di empat kabupaten/kota di wilayah Tana Luwu. Massa aksi menuntut percepatan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah serta pembentukan Provinsi Tana Luwu sebagai bentuk realisasi janji sejarah Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno.
Dalam catatan sejarah lokal, Soekarno disebut pernah menyampaikan janji pembentukan wilayah otonom kepada Kedatuan Luwu saat berkunjung ke Kerajaan Luwu pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Janji tersebut hingga kini terus menjadi dasar tuntutan masyarakat Luwu Raya.
Akibat aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut, massa melakukan penutupan dan pemblokiran hampir seluruh akses masuk dan keluar wilayah Tana Luwu. Titik-titik aksi berlangsung di Kecamatan Larompong Selatan perbatasan Wajo–Luwu, perbatasan Kota Palopo–Toraja Utara, perbatasan Luwu Timur–Sulawesi Tengah, serta perbatasan Luwu Timur–Sulawesi Tenggara.
Selain itu, aksi juga terjadi di Masamba, Sampoddo Kota Palopo, dan sejumlah ruas jalan utama lainnya. Di perbatasan Wajo–Luwu, massa aksi membakar ban bekas serta memalang badan jalan menggunakan tembok dan material penghalang lainnya, sehingga arus lalu lintas sempat lumpuh.
Meski berlangsung masif, aksi unjuk rasa dilaporkan berjalan aman dan terkendali. Aparat kepolisian melakukan pengamanan secara humanis di sejumlah titik rawan.
Komandan Batalyon D Brimob Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Polisi Laode Rusli, saat dikonfirmasi media pada Sabtu, 24 Januari 2026, menyampaikan bahwa situasi keamanan masih dalam kondisi kondusif.
“Kondisi masih kondusif karena tersedia banyak jalur alternatif. Personel Brimob masih di-standby-kan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh potensi pengamanan telah disiapkan, namun pendekatan yang digunakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“Semua potensi dan kekuatan kita siapkan, tapi sekarang kalau unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, melainkan melayani. Pengamanan unjuk rasa itu melayani,” tegasnya.
Massa aksi menyatakan akan terus mengawal tuntutan pembentukan DOB Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu hingga aspirasi mereka mendapat respons nyata dari pemerintah pusat.














