Eksposindo.com | Sebanyak 145 desa di Kabupaten Luwu terancam tidak dapat membayarkan honor sejumlah penerima insentif desa dan pekerja sosial masyarakat pada akhir tahun ini. Mereka yang terdampak di antaranya pegawai sara’, guru ngaji, guru sekolah Minggu, RT, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LINMAS, petugas pembersih kubur, kader digital desa, serta operator SIK.
Kondisi ini terjadi akibat pencairan Dana Desa Tahap II untuk anggaran Non Ear Mark tertahan, menyusul ditutupnya aplikasi pengusulan pencairan (OMSPAN) oleh Kementerian Keuangan RI.
Masalah tersebut telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Luwu bersama Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan BPMD Luwu. Dari hasil pertemuan itu, DPRD Luwu, Apdesi, dan BPMD bersepakat akan bertolak ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan RI demi mencari solusi.
Berdasarkan informasi yang berkembang dalam RDP, terdapat regulasi dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa setelah tanggal 17 September tidak lagi diperbolehkan memasukkan penyerapan anggaran. Namun akibat keterlambatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa, banyak desa di Luwu melewati tenggat tersebut, sehingga pengajuan pencairan Dana Desa tahap berikutnya secara otomatis tertutup.
Perwakilan Apdesi Luwu, Umi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang dinilai merugikan para kepala desa dan masyarakat yang bekerja ikhlas di tingkat bawah.
“Sangat memprihatinkan, di penghujung tahun 2025 banyak kepala desa dikorbankan. Akhir September aplikasi pengajuan Dana Desa ditutup sepihak oleh Kementerian Keuangan sehingga desa-desa tidak lagi bisa melakukan pengajuan dana desa. Imbasnya 145 desa di Luwu tidak dapat mencairkan dana Non Ear Mark-nya di DD Tahap II,” ungkapnya.
Umi menegaskan bahwa dana Non Ear Mark sangat vital karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada tugas-tugas keagamaan dan sosial.
“Ada hak-hak masyarakat, terutama orang-orang yang bekerja ikhlas, seperti guru mengaji, pegawai sara’, RT, LINMAS, dan lainnya, mereka tidak bisa menerima honor padahal banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan lain,” tambahnya.
Selain pembayaran honor, banyak kepala desa juga disebut telah menyelesaikan kegiatan fisik namun belum dapat melunasi ongkos tukang maupun material karena anggarannya berada pada Dana Desa tahap ini.
Seluruh pihak berharap pertemuan delegasi Luwu dengan Menteri Keuangan dapat menghasilkan kebijakan khusus, mengingat dampak sosial dan ekonomi sangat besar terhadap masyarakat desa.
Jika tidak ada solusi, ratusan perangkat keagamaan dan sosial desa terancam tidak menerima penghasilan hingga akhir tahun, dan beban utang kegiatan pembangunan juga akan menumpuk di desa.














