Eksposindo.com | Sejumlah alumni SMA Swasta Muhammadiyah 9 Makassar tahun ajaran 2024/2025 mengaku hingga kini belum menerima ijazah kelulusan mereka. Penahanan dokumen penting tersebut disebut-sebut karena belum melunasi pembayaran uang komite sekolah, uang pembangunan, hingga uang ujian.
Salah satu orang tua siswa, Muchlis, mengatakan anaknya sempat meminta fotokopi legalisir ijazah untuk melamar pekerjaan, namun ditolak pihak sekolah karena masih ada tunggakan.
“Total tunggakan Rp3,5 juta, kami baru mampu membayar Rp200 ribu. Sisanya Rp3,3 juta. Padahal ijazah itu kebutuhan dasar anak kami untuk mencari kerja,” kata Muchlis, Sabtu (23/8).
Muchlis juga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi terkait program Layak Bebas Komite (LBK). Ia menduga program tersebut hanya dinikmati sebagian orang tua tertentu.
“Seharusnya semua kebijakan komite dibahas secara musyawarah dan transparan sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan orang tua siswa lainnya, yang enggan disebutkan namanya. Ia menyesalkan sikap sekolah yang bahkan menyatakan tidak bertanggung jawab jika ijazah yang ditahan hilang atau tercecer.
“Anak kami tidak bisa melamar kerja karena ijazah ditahan. Yang menyedihkan, pihak sekolah malah bilang kalau ijazah hilang bukan tanggung jawab mereka,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Kepala Sekolah, Muhammad Helmy, membenarkan adanya pungutan di SMA Muhammadiyah 9 Makassar. Menurutnya, hal itu sudah melalui kesepakatan dengan komite dan orang tua siswa.
“Kami sudah rapatkan dengan komite. Bahkan banyak siswa yang belum bayar penuh tapi tetap kami izinkan naik kelas dan lulus. Jadi jangan hanya menuntut hak, sementara kewajiban diabaikan,” ujar Helmy.
Ia juga mengaku sekolah enggan lagi memberikan fotokopi ijazah seperti tahun-tahun sebelumnya, karena dianggap berisiko menumpuk dan tidak diambil.
“Kami sekolah swasta, bukan negeri. Jadi tidak dilarang melakukan pungutan. Sejak awal pendaftaran, semua sudah disampaikan soal biaya SPP dan lainnya,” tambahnya.
Ketua Komite, Asri, juga membela kebijakan sekolah. Ia menyebut biaya SPP Rp100 ribu per bulan berlaku untuk semua kelas dan pengelolaannya dilakukan oleh sekolah.
“Semua sekolah swasta memungut biaya. Justru kami menilai sekolah ini transparan. Biaya perpisahan Rp1,5 juta pun sudah dirampungkan lewat SPP, tidak ada pungutan tambahan lagi,” jelas Asri. (*)














