Eksposindo.com | Komisi II DPRD Luwu merasa kecewa, pasalnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis, 1 September 2022 pihak Terminal BBM Palopo, Chikara P Karouw bersama rekannya Abdul Malik tidak memberikan data realisasi pemakaian kuota BBM yang diberikan kepada 12 SPBU yang ada di Kabupaten Luwu
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Luwu, Sulaeman Ishak, Anggota DPRD Luwu Wahyu Napeng, SE dalam kesempatan tersebut mempertanyakan berapa sesungguhnya kuota Bahan bakar bersubsidi (Pertalite dan Solar) yang ada di kabupaten Luwu dan sejauhmana realisasinya hingga bulan Agustus 2022.
“Data jumlah kuota dan realisasi BBM yang diberikan setiap SPBU ini perlu kami dapatkan, hal ini untuk mencocokkan apakah ada kaitan sehingga terjadi fenomena antrian kendaraan di setiap SPBU, bahkan dilain sisi ada SPBU yang cepat sekali tutup dengan alasan BBM yang dijual sudah habis. Kami menduga, jangan sampai BBM jatah untuk masyarakat, petani dan nelayan kabupaten Luwu malah dibawa keluar ke daerah lain seperti ke Morowali atau Kolaka Utara, ” Ungkap Wahyu Napeng.
Bukannya memberikan data tersebut, pihak Terminal BBM Palopo, Karang-karangan malah enggan memberikan dan meminta pihak komisi II DPRD Luwu agar bersurat resmi ke pimpinan mereka
“Kami tidak bisa memberikan data yang bapak minta, jika tidak ada ijin dari pimpinan kami. Untuk itu kami minta bersurat ke pimpinan kami di Makassar. Sebab tanpa ada persetujuan dari pimpinan kami bisa dipecat pak, ” Kata Abdul Malik
Pembahasan terkait kuota BBM Bersubsidi dan lemahnya pengawasan terhadap SPBU di ruang komisi II DPRD Luwu tersebut akhirnya menjadi alot, dan pihak komisi II DPRD Luwu memutuskan untuk mempertanyakan ke BPH Migas di Jakarta.














