Sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/197/VII/2022/SPKT/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 15 Juli 2022, Marpiyati melaporkan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 263.
Marpiyati mengatakan bahwa dia melaporkan Oknum Kades Tersebut setelah mendapat informasi dari anaknya kalau tanda tangan suaminya dipalsukan oleh oknum Kades.
Selain mendapat informasi dari anaknya yang bekerja sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Pangi, dia juga sudah melihat langsung tanda tangan tersebut yang tertera di SK LPM Desa Pangi.
“Iye, anak saya yang kerja di kantor Desa Pangi lapor ke saya kalau tanda tangannya bapak dipalsukan untuk membuat SK LPM” ucapnya saat ditemui media, Selasa 2 Agustus 2022.
Sehingga, Marpiyati berharap agar pihak kepolisian mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pemalsuan Tanda tangan suaminya yang digunakan dalam pembuatan SK LPM.
“Kami sekeluarga berharap pihak Polres Luwu agar mengusut tuntas pemalsuan tanda tangan ini, dan memberikan hukuman yang setimpal, masa orang yang sudah meninggal dilibatkan lagi dalam perbuatan melanggar hukum” ucapnya.
Sementara itu putri dari almarhum mantan kepala desa Pangi, Aisyah yang juga menjabat Kaur Umum di desa Pangi menceritakan awal mula sehingga diketahui SK LPM tersebut palsu atau tanda tangannya dipalsukan itu ketahuan pada saat di kantor desa.
“Waktu itu Kades menitipkan sebuah dokumen kepada saya dan dia simpan di atas meja yang isinya adalah SK LPM tersebut, waktu itu kades menyampaikan bahwa kalau ada utusan dari DPMD Luwu tolong berikan ini SK” ucap Aisyah.
Namun menurut Aisyah bahwa saat itu dirinya bersama dengan Sekdes Pangi dan memeriksa SK Tersebut, dan ditemukan keganjalan pada kolom tanda tangan, dimana tanda tangan yang ada di SK tersebut adalah milik almarhum Kades Pangi.
Padahal kata Aisyah almarhum Kades Pangi yang juga ayah kandungnya itu sudah meninggal dunia Juni 2020 lalu. Kemudian Aisyah juga melihat tanda tangan yang tertera di SK tersebut tidak mirip dengan tanda tangan almarhum.














