“Hasil keputusan pertemuan itu, bahwa surat suara yang tidak sah sebanyak 355 itu tetap dibatalkan oleh Kabag Hukum dan Kadis DPMD Luwu” ucap Biaran.
Padahal menurut Biaran, bahwa pihaknya berharap kotak suara itu bisa dibuka untuk melihat dan membuktikan tentang surat suara yang tidak di Stempel itu.
“Menurut yang kami pahami bahwa, surat suara yang tidak di Stempel itu adalah surat suara yang tidak boleh digunakan oleh pemilih karena sifatnya ilegal, itu yang sebenarnya kami harapkan pembukaan kotak surat suara, untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan suara ulang agar kita lihat bukti, tapi ternyata ketua DPMD mengambil keputusan yang tidak adil” ungkap Biaran.
Biaran menyampaikan bahwa terkait keputusan dari pihak DPMD itu, selanjutnya pihaknya akan membawanya sampai pada rana hukum.
“Kepala DPMD tidak bijak dalam mengambil keputusan dalam persoalan Pilkades Tede” kunci Biaran. (*)














