Sosial

Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat Tentang Penyaluran BPNT, DPRD Luwu Hearing Pihak Terkait

×

Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat Tentang Penyaluran BPNT, DPRD Luwu Hearing Pihak Terkait

Sebarkan artikel ini

Luwu, Eksposindo.com — Komisi II DPRD Luwu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator TKS Luwu terkait permasalahan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di duga menyalahi aturan atau petunjuk teknis dari Kementrian Sosial.

Rapat yang digelar di ruang Komisi II DPRD Luwu, Senin 30 Desember 2019 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Wahyu Napeng (WN) dan turut hadir pada RDP tersebut yakni Anggota Komisi III H. Muliadi, Sukma S.Pd, Risal Rahmat, SH.

Komisi III yang sebelumnya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat sekaitan dengan hal ini, sudah lebih awal mengundang Dinas Sosial, Bank Mandiri, Suplier BPNT, Koordinator Kabupaten Penyaluran BPNT Ibu Mila, serta Bulog, namun yang hadir hanya Kepala Dinas Sosial, Pihak Bank Mandiri, Bulog dan tidak dihadiri oleh suplier.

Baca Juga:  PSC 119 Luwu Gelar Sunatan Massal

WN menjelaskan bahwa RDP ini digelar Sekaitan dengan banyaknya laporan dan keluhan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyampaikan kepada kami selaku Wakil Rakyat untuk mempertanyakan kepada pihak terkait tentang masalah ini.

Salah satu yang dipertanyakan oleh masyarakat yakni struk belanja KPM yang dikeluarkan atas nama Bank Mandiri telah digesek pembelanjaan 4 bulan namun yang disalurkan hanya 3 bulan bahkan ada yang baru 1 bulan, ucap WN

Lanjur WN, bahwa dalam pedoman penyaluran BPNT ini berpegang pada Prinsip 6T, (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat harga, Tepat jumlah, Tepat kualitas dan Tepat administrasi). Sedangkan dari penyaluran bulan Oktober sampai Desember mengalami keterlambatan penyaluran sementra dananya sudah dicairkan 4 bulan, berarti ini sudah menyalahi salah satu Prinsip penyaluran BPNT yakni Tepat waktu, terangnya.

Baca Juga:  Wahyu Napeng Harap, Pemerintah Segera Bayarkan TPP ASN di Luwu

Ini diduga telah menyalahi juknis yang ada, sehingga hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II menyimpulkan untuk melakukan penyelidikan, tentang sebab keterlambatan penyaluran tersebut sementara dananya sudah digesek 4 bulan namun yang disalurkan hanya 3 bulan bahkan ada yang baru 1 bulan, jelas WN.

“ini jelas-jelas sudah menyalahi aturan petunjuk teknis yang ada, mencairkan 100% tapi barangnya belum disalurkan 100%”. Kata WN”

Sementra itu Koordinator TKS Kabupaten Luwu, Hasmi menyampaikan dalam RDP tersebut bahwa, memang ada keterlambatan penyaluran karena kendala teknis dimana dana KPM masuk kerekening mengalami keterlambatan, dan kami gesek 4 bulan untuk amankan dana KPM, agar tidak hangus karena batas waktu pencairan sudah hampir habis.

Baca Juga:  GMKI Komisariat Perisai UNCP Gelar Baksos di Battang Palopo

“Dananya kami amankan direkening agen dan ini juga sesuai petunjuk yang disampaikan dari Kementrian Sosial waktu kami rapat di Makassar”, jelas Hasmi. (hak)

error: Hayo Mau apa?😅