Makassar, Eksposindo.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk lebih memperhatikan kondisi dan hak konsumen pembeli rumah.
Masalah itu diungkapkan langsung Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, pada acara Fokus Grup Discussion Advokasi dan Penyusunan Subtansi Rencana Aksi Perlindungan Konsumen Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, di Travellers Hotel Phinisi, Makassar, Rabu 27 Februari 2019.
Sudah hampir 20 tahun perumahan belum memberikan perlindungan yang maksimal untuk konsumen, termasuk mengenai kelengkapan administrasi bagi para konsumen, Ucap Andi Bakti.
“Andi Bakti menegaskan bahwa, kita harus memberikan upaya untuk perlindungan konsumen, karena selama ini banyak masyarakat belum tahu apa yang menjadi haknya, sehingga kita juga belum fokus untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat,”.
Menurut Andi Bakti Masyarakat saat ini sudah cukup cerdas untuk melihat proses pengembangan khusus perumahan, namun disisi lain peran pemerintah pusat dinilai belum maksimal untuk memperhatikan hak konsumen terhadap pihak developer.
“Makanya kalau developer mau membangun tidak boleh sembarang mencetak spanduk untuk penjualan kalau belum ada itu Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” karena seharusnya pembelian rumah harus ada SLF untuk konsumen tegas Andi Bakti.
Maka dari itu, dibutuhkan tindakan yang tegas bagi pihak pengembang yang menjual rumah tidak sesuai dengan fasilitas ataupun ketentuan yang dicantumkan pada brosur atau iklan yang diedarkan.
“Pemerintah memang harus memberikan sanksi. Pemerintah harus bisa memberikan penghargaan kepada produsen atau pengembang yang mampu memberikan pemenuhan untuk konsumen,” jelasnya.
Selain itu Andi Bakti berharap pihak Kementerian PUPR lebih sering membuat kegiatan di Sulsel, apalagi hampir kegiatan yang dilaksanakan di daerah ini selalu berhasil.
“Tidak ada itu kegiatan yang dilakukan di Sulawesi Selatan tidak berhasil, dengan cara yang gampang yakni menciptakan suasana yang sangat kondusif,” pungkasnya.
Acara ini menghadirkan lima provinsi lain yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo serta diikuti 24 kabupaten kota se-Sulsel.(*)














